Prabowo Siapkan Utang Rp781,9 Triliun di 2026: Beban Pajak Rakyat Semakin Berat

Repelita Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru sebesar sekitar tujuh ratus delapan puluh satu koma sembilan triliun rupiah dalam APBN tahun dua ribu dua puluh enam.

Angka tersebut muncul dalam skema pembiayaan yang sedang dibahas serius di tahap awal penyusunan kebijakan fiskal pemerintahan baru.

Utang baru ini diproyeksikan untuk menutup defisit anggaran serta membayar sebagian obligasi jatuh tempo sehingga sebagian besar hanya berfungsi menjaga kelangsungan mesin fiskal tanpa menciptakan nilai tambah signifikan.

Sisanya dialokasikan untuk mendanai program unggulan seperti makan bergizi gratis penguatan sektor pertahanan serta kelanjutan proyek infrastruktur strategis yang secara politik populer namun memerlukan biaya besar dan berdampak jangka panjang.

Sumber utama pembiayaan tetap berasal dari dalam negeri melalui penerbitan surat berharga negara yang dibeli oleh bank dana pensiun perusahaan asuransi serta investor domestik lainnya.

Meskipun lebih aman dari sisi kedaulatan langkah ini menimbulkan bunga tinggi serta menekan likuiditas sektor riil karena dana yang seharusnya mengalir ke industri dan usaha kecil justru tersedot untuk membiayai negara.

Utang luar negeri memang ada namun porsinya lebih kecil dan biasanya terkait proyek spesifik dengan syarat tertentu tanpa melibatkan penggadaian aset negara secara langsung.

Jaminan sebenarnya yang tidak pernah disebut secara terbuka adalah penerimaan pajak masa depan karena setiap obligasi pada akhirnya harus dibayar dari kas negara.

Ketika penerimaan tidak mencukupi maka pajak menjadi instrumen utama untuk menutup kekurangan melalui berbagai cara seperti kenaikan tarif PPN yang telah mencapai dua belas persen ekstensifikasi objek pajak serta intensifikasi penagihan.

Pajak juga bisa naik secara diam-diam melalui penghapusan insentif pengurangan pengecualian serta perluasan basis pajak sehingga beban baru sering baru terasa ketika daya beli masyarakat mulai tertekan.

Rasio utang Indonesia masih diklaim berada di level aman namun ruang fiskal semakin menyempit karena setiap rupiah yang digunakan membayar bunga berarti berkurangnya dana untuk pendidikan kesehatan serta perlindungan sosial.

Utang besar ini bukan sekadar instrumen ekonomi melainkan pilihan politik yang membawa konsekuensi jangka panjang bagi rakyat.

Pemerintah mewarisi beban fiskal berat sekaligus menambah komitmen baru atas nama visi besar sehingga kontrak sosial antara negara dan warga menjadi semakin kompleks.

Jika pertumbuhan ekonomi tinggi dan penerimaan melonjak maka beban bisa lebih ringan namun jika target meleset atau kondisi global memburuk maka pajak akan menjadi jalan keluar yang tak terhindarkan.

Utang sebesar itu pada akhirnya menjadi janji yang harus ditebus di masa depan dan pembayarnya tetap rakyat melalui pajak yang terus dimaksimalkan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga