Presiden Terjebak Beban Utang Masa Lalu, Elite Politik Dinilai Hanya Jaga Kekuasaan di Tengah Ekonomi Rapuh

Repelita Jakarta - Pasca kepemimpinan Joko Widodo elite politik dan Presiden saat ini tampaknya menyadari bahwa tidak ada agenda besar yang dapat diwujudkan selain menjaga kelangsungan kekuasaan menurut Erizeli Bandaro.

Fundamental ekonomi yang diwarisi sangat rapuh dengan defisit fiskal yang terus berlangsung ketergantungan tinggi pada pembiayaan luar negeri serta ruang kebijakan yang semakin sempit sehingga perbaikan struktural tidak mungkin dilakukan secara cepat.

Fase ini dalam kajian kebijakan publik dan ekonomi makro dikenal sebagai penyesuaian pasca-ekspansi di mana negara harus menanggung biaya dari strategi pertumbuhan sebelumnya yang lebih mengutamakan ekspansi daripada penguatan struktur dasar.

Tiga kondisi mendasar perlu dipahami untuk melihat situasi ini secara jernih.

Pertama Indonesia belum berhasil melakukan transformasi ekonomi struktural sehingga mesin pertumbuhan masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan ekspor komoditas bernilai tambah rendah yang sering disebut sebagai pola pertumbuhan berbasis sumber daya tanpa peningkatan nilai.

Akibatnya Indonesia menjadi ekonomi net debtor dengan posisi investasi internasional bersih negatif yang menunjukkan ketergantungan struktural pada aliran modal asing.

Dalam kondisi net debtor stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan domestik melainkan sangat bergantung pada kepercayaan investor luar negeri sehingga sedikit saja gangguan persepsi dapat memicu arus modal keluar kenaikan premi risiko serta lonjakan biaya pembiayaan negara.

Kedua arus masuk modal asing dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak berbentuk dana panas melalui instrumen likuid seperti surat berharga negara dan surat berharga syariah bank Indonesia yang memberikan stabilitas semu.

Dana panas tersebut mudah masuk namun juga mudah keluar sehingga menciptakan volatilitas tinggi dan ketergantungan berlebih pada sentimen global yang memaksa pemerintah terus menyenangkan pasar demi menjaga aliran dana.

Ketiga ketidakselarasan antara kebijakan fiskal moneter dan sektor keuangan mengirim sinyal inkonsistensi yang meningkatkan biaya koordinasi kebijakan sehingga pasar menaikkan premi risiko meskipun angka fiskal tampak terkendali.

Kondisi ini mengikis otonomi kebijakan moneter dan membuat inflasi serta depresiasi nilai tukar menjadi pajak tersembunyi yang dibebankan kepada masyarakat.

Bahaya utama ekonomi Indonesia bukan kemiskinan sementara atau fluktuasi harian melainkan erosi kepercayaan dalam sistem yang sangat bergantung pada modal asing sehingga ketika kepercayaan retak penyesuaian pasar terjadi dengan cepat dan keras melalui mekanisme capital outflow dan kenaikan biaya utang.

Solusi yang diperlukan sudah diketahui yaitu penguatan kelembagaan melalui disiplin fiskal kredibilitas kebijakan serta independensi otoritas moneter namun implementasinya sulit karena APBN lebih merupakan peta kepentingan politik daripada sekadar dokumen ekonomi.

Tekanan politik elektoral dan keinginan mempertahankan momentum kekuasaan mendorong pencarian solusi cepat yang sering kali mengorbankan penguatan institusi jangka panjang.

Menurut Erizeli Bandaro ketegangan antara horizon waktu politik yang pendek dan kebutuhan reformasi ekonomi yang panjang menjadi akar masalah utama sehingga negara berisiko membayar harga lebih mahal di masa depan karena menunda penguatan institusi demi hasil instan.

Ketika kepercayaan melemah konsekuensi sistemik hampir tidak terhindarkan dan yang paling menanggung beban adalah masyarakat luas.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok