Repelita Jakarta - Seorang tokoh pendakwah terkemuka menyampaikan kritik pedas terhadap langkah pemerintah Indonesia yang bergabung dengan Dewan Perdamaian inisiatif mantan Presiden Amerika Serikat.
Felix Siauw menilai keputusan untuk menandatangani piagam dewan tersebut merupakan bentuk mengikuti suatu bentuk penjajahan model baru dalam tataran geopolitik internasional.
"Itu menurutku jelas-jelas sebuah penjajahan gaya baru, kezaliman yang nyata. Ada yang petantang-petenteng merasa dia adalah pemilik dunia dan bisa menentukan apa saja yang mau dia buat terkhusus untuk Gaza, dan presiden kita ikut didalamnya,” ujarnya.
Ia mempertanyakan esensi dan manfaat konkret yang bisa dihasilkan dari partisipasi Indonesia dalam forum yang dinilainya tidak berpihak pada keadilan tersebut.
Coba dipikir, apa yang bisa diselesaikan dari sini? Menurutku inilah penjajahan pemikiran. Kenapa? Coba bayangin. Kalau ada orang diperkosa, dibunuh, kita bilang dong, ini adalah kegilaan. Ini kesadisan.
Sang pendakwah menyatakan bahwa narasi yang dibangun justru mengedepankan perspektif yang menurutnya keliru dan tidak berpihak pada korban.
“Tapi mereka malah bilang keselamatan Israel. Kenapa kita gak bilang, Palestina harus kita utamakan, penjahat harus diadili seadil-adilnya? Aku gak menuntut presiden kita untuk berpikir cerdas. Berpikir normal saja".
Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan resmi yang berulang kali menyebutkan jaminan keamanan bagi suatu pihak tertentu.
“Tapi malah berulang kali bilang kita harus menjaga keselamatan Israel. Bagiku itu bukan hanya gak normal, tapi cara berpikir yang sesat," ucap Felix Siauw.
Presiden Indonesia telah menandatangani piagam pendirian dewan tersebut dalam suatu forum ekonomi dunia di Swiss pada pertengahan Januari lalu.
Dewan tersebut memiliki mandat utama untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan proses rehabilitasi kawasan Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan.
Tugas lainnya mencakup upaya menstabilkan kondisi keamanan serta memulihkan tata kelola pemerintahan sipil di wilayah tersebut menuju perdamaian berkelanjutan.
Presiden menyebut momen penandatanganan tersebut sebagai kesempatan bersejarah yang sangat berarti bagi upaya perdamaian global.
"Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza," ujar Kepala Negara usai penandatanganan melalui siaran pers Setkab RI.
Dalam pernyataannya, presiden menegaskan bahwa Indonesia akan berperan aktif dalam dewan tersebut sebagai wujud konkret komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Presiden juga menyampaikan pandangannya bahwa perdamaian hanya dapat tercapai jika diiringi dengan pengakuan dan jaminan keamanan bagi semua pihak yang berkonflik.
"Saya juga terang-terangan mengatakan, perdamaian hanya bisa datang, kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel, Israel pun juga harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapet perdamaian" ujar Prabowo.
Mantan presiden Amerika Serikat menggambarkan dewan ini sebagai salah satu inisiatif perdamaian paling signifikan dan potensial dalam sejarah hubungan internasional.
Ia menekankan bahwa keanggotaan dewan terdiri dari para pemimpin global yang memiliki kapasitas dan pengaruh untuk mendorong terciptanya perdamaian dunia.
Dewan Perdamaian secara resmi dibentuk sebagai bagian dari rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza dengan dukungan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Badan ini bertugas mengawasi proses administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi selama masa transisi pascakonflik di wilayah tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

