KPK Dikecam Fokus OTT Bupati, Buni Yani Sebut Bungkam Soal Whoosh dan Jokowi Sekadar Gimmick

 

Repelita Jakarta - Seorang pengamat media dan politik menyampaikan pandangan kritis mengenai intensitas operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Buni Yani menilai bahwa rentetan operasi tangkap tangan yang menyasar pejabat daerah tidak dapat dianggap sebagai sebuah pencapaian yang patut dibanggakan.

Pernyataan tersebut disampaikannya melalui unggahan di akun media sosial pribadi pada Rabu, 28 Januari 2026.

"Mau 1000 OTT bupati kelas teri dilakukan, tapi kalau KPK tak berani usut Whoosh & Jokowi, itu cuma gimmick belaka. Kosong," kata Buni Yani.

Pengamat tersebut menyatakan kecurigaannya bahwa terdapat ketidakwajaran dalam pembiayaan proyek infrastruktur kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.

Menurut analisisnya, nilai proyek tersebut terlihat membengkak jika dibandingkan dengan proyek serupa di negara lain dengan spesifikasi yang lebih kompleks.

Sebagai perbandingan, proyek kereta cepat yang menghubungkan dua kota suci di Arab Saudi dengan jarak lebih jauh justru memerlukan anggaran yang lebih rendah.

Proyek kereta cepat tersebut menelan biaya sekitar tujuh miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan seratus enam belas koma dua triliun rupiah berdasarkan kurs saat ini.

Sementara itu, proyek kereta cepat dalam negeri dengan jarak tempuh yang jauh lebih pendek justru memakan anggaran sekitar tujuh koma dua tujuh miliar dolar Amerika atau sekitar seratus dua puluh koma tujuh triliun rupiah.

Di sisi lain, lembaga antirasuah tercatat telah cukup aktif melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat daerah dalam periode dua tahun terakhir.

Tercatat ada tujuh kepala daerah yang terjaring dalam operasi tersebut sejak tahun 2025 hingga awal tahun 2026.

Para pejabat tersebut berasal dari berbagai wilayah mulai dari Sulawesi Tenggara, Riau, Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah.

Mereka adalah Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, Bupati Bekasi, Wali Kota Madiun, dan Bupati Pati.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga