Bahlil tanggapi isu reshuffle: Itu hak Prerogatif Prabowo

 

Repelita Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif mutlak Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai menteri sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil menegaskan dirinya siap patuh terhadap segala kebijakan presiden termasuk jika terjadi reshuffle kabinet.

Ia menjelaskan bahwa posisi menteri adalah pembantu presiden sehingga pengangkatan maupun pemberhentian menteri sepenuhnya berada di tangan kepala negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks DPR Jakarta pada Kamis dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh enam.

Kabar mengenai kemungkinan reshuffle kembali muncul setelah Presiden Prabowo menggelar retret kabinet di Hambalang Bogor Jawa Barat pada Selasa enam Januari dua ribu dua puluh enam.

Dalam forum retret tersebut Prabowo melakukan evaluasi kinerja para menteri terkait pelaksanaan program pemerintah dan sempat memberikan teguran kepada beberapa menteri.

Namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya rencana reshuffle dengan menyatakan bahwa belum ada keputusan semacam itu pada Senin sembilan belas Januari dua ribu dua puluh enam.

Presiden Prabowo pernah menyatakan akan melakukan perombakan kabinet jika ada menteri yang berperilaku nakal.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri pengukuhan mahasiswa baru serta wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Trans Convention Bandung pada Sabtu delapan belas Oktober dua ribu dua puluh lima.

Ia menegaskan bahwa menteri yang nakal akan diberi peringatan satu hingga dua kali dan jika tetap tidak berubah maka reshuffle menjadi pilihan terakhir.

Sepanjang tahun dua ribu dua puluh lima Presiden Prabowo telah melakukan perombakan kabinet sebanyak empat kali yang menyasar beberapa posisi strategis.

Reshuffle pertama dilakukan pada sembilan belas Februari dua ribu dua puluh lima atau empat bulan setelah Kabinet Merah Putih dibentuk dengan melantik enam pejabat baru.

Dalam perombakan perdana itu Prabowo mencopot Satryo Soemantri Brodjonegoro dari posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi lalu menggantinya dengan Brian Yuliarto.

Perombakan kedua terjadi pada delapan September dua ribu dua puluh lima secara besar-besaran dengan melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pada reshuffle tersebut juga ditunjuk Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding serta Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.

Prabowo juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Beberapa posisi seperti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga sempat dibiarkan kosong pada perombakan jilid kedua.

Kemudian pada tujuh belas September dua ribu dua puluh lima Prabowo melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Dony Oskaria ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri Badan Usaha Milik Negara setelah Erick Thohir mengisi posisi lain.

Perombakan berikutnya terjadi pada delapan Oktober dua ribu dua puluh lima dengan pelantikan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan serta Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Perombakan tersebut menambah jumlah wakil menteri di beberapa posisi seperti Wakil Menteri Kesehatan menjadi dua orang dan Wakil Menteri Dalam Negeri menjadi tiga orang.

Pada hari yang sama Dony Oskaria yang sebelumnya menjabat Plt Menteri BUMN dilantik sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN sejalan dengan perubahan status kementerian menjadi badan sesuai revisi Undang-Undang BUMN.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga