Saleh Daulay Omeli Menpar Widiyanti: Kalau Tak Mau Rapat, Jangan Jadi Menteri

Repelita Jakarta - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendapat teguran keras dari anggota Komisi VII DPR saat rapat kerja di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh enam.

Widiyanti diminta untuk tidak menjabat sebagai menteri jika memang tidak bersedia mengikuti rapat secara penuh dan serius.

Teguran tersebut muncul ketika Komisi VII DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Pariwisata di ruang sidang komisi.

Pada awal rapat Widiyanti membuka paparan dengan menyoroti berbagai prestasi Kementerian Pariwisata sepanjang tahun dua ribu dua puluh lima.

Ia menyebut kementerian berhasil meraih seratus lima puluh empat penghargaan dari berbagai organisasi internasional yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya enam puluh enam penghargaan.

Widiyanti juga menyampaikan bahwa Bali baru saja dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor sehingga memperkuat posisi Indonesia di jajaran destinasi elit global.

Dari sisi indikator kinerja utama ia mencatat kunjungan wisatawan mancanegara hingga November dua ribu dua puluh lima mencapai tiga belas koma sembilan delapan juta kunjungan dengan pertumbuhan sepuluh koma empat empat persen secara tahunan.

Setelah paparan selesai Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay memberikan respons kritis terhadap cara pembukaan rapat yang terkesan memamerkan prestasi.

Saleh menyatakan bahwa pembukaan dengan daftar penghargaan menciptakan kesan bahwa Kementerian Pariwisata adalah yang terbaik di antara kementerian lain.

Ia mempertanyakan manfaat nyata dari ratusan penghargaan tersebut bagi masyarakat Indonesia dan meminta penjelasan satu per satu mengenai dampaknya.

Saleh menekankan bahwa jawaban harus disampaikan secara lisan langsung dalam rapat bukan hanya tertulis.

Nada suara Saleh meninggi ketika ia menyatakan bahwa DPR siap menggelar rapat berjam-jam bahkan seminggu penuh karena itu bagian dari tugas konstitusional mereka.

Ia menegaskan bahwa jika Menteri tidak mau mengikuti rapat maka sebaiknya tidak menjabat sebagai menteri sebagaimana anggota DPR juga harus siap rapat jika ingin menjalankan tugasnya.

Saleh menilai konsekuensi dari jabatan harus dijalani dengan penuh tanggung jawab termasuk menghadiri rapat secara konsisten dan substansial.

Teguran tersebut mencerminkan ketegangan dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri Pariwisata terkait akuntabilitas dan substansi kinerja kementerian.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga