Kantor Bahlil Didemo: Nikel Konawe Utara Kaya, Rakyat Lingkar Tambang Tetap Miskin

Repelita Jakarta - Ratusan massa dari Barisan Solidaritas Masyarakat Lingkar Tambang Konawe Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Rabu 10 Desember 2025.

Mereka mengecam pengelolaan pertambangan nikel di Konawe Utara yang selama puluhan tahun hanya menguntungkan korporasi tanpa membawa kemajuan berarti bagi kesejahteraan warga setempat.

“Selama puluhan tahun Konawe Utara menjadi penyumbang signifikan bagi rantai pasok nikel nasional. Namun indikator pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang tidak mengalami perubahan," kritik juru bicara Basmalaku, Uksal Tepamba.

Menurutnya, terdapat jurang lebar antara intensitas aktivitas penambangan dengan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Kondisi ini menandakan bahwa pola ekstraksi sumber daya mineral di Konawe Utara masih berorientasi keuntungan semata, bukan pada pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

"Ini adalah indikasi bahwa kebijakan pertambangan telah gagal mentransformasikan kekayaan alam menjadi kesejahteraan yang terdistribusi secara adil,” tambahnya.

Selain itu, massa juga menyuarakan minimnya keterlibatan kontraktor lokal, tenaga kerja setempat, serta masyarakat dalam seluruh mata rantai usaha pertambangan.

Dari 35 Izin Usaha Pertambangan yang telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2025 di Konawe Utara, tidak satu pun yang mematuhi Pasal 124 UU Minerba tentang prioritas pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Massa juga menyoroti lemahnya pengawasan Kementerian ESDM terhadap kewajiban perusahaan di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Mereka menuntut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh IUP di Konawe Utara.

Evaluasi mencakup efektivitas program CSR, dokumen AMDAL, serta pemenuhan janji sosial perusahaan kepada masyarakat.

"Kami juga mendorong Menteri ESDM mengambil langkah korektif dan memastikan ekstraksi pengelolaan pertambangan memberikan manfaat nyata, terukur, dan berkeadilan," pungkas koordinator umum aksi, Ikram Pelesa.

Aksi serupa juga digelar di kantor pusat PT Antam Tbk di Jakarta sebagai bentuk tekanan kepada pemegang izin tambang terbesar di wilayah tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga