Bencana Aceh-Sumatera Picu Tuntutan Reshuffle Menteri Kontroversial

Repelita Jakarta - Desakan reshuffle kabinet kembali mengemuka dengan kuat pasca serangkaian bencana alam yang menimpa wilayah Aceh dan Sumatera, sehingga memicu perhatian masyarakat terhadap capaian kerja para pembantu presiden.

Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research, Neni Nur Hayati, mengungkapkan bahwa percakapan di platform media sosial mencatat lonjakan signifikan atas seruan agar pemerintah melakukan penilaian ulang terhadap pejabat yang dianggap kurang mampu menjalankan tugas.

Analisis yang dilakukan Neni menunjukkan bahwa netizen sering kali menyebut nama-nama menteri yang sebelumnya telah menjadi pusat perdebatan publik.

“Misal nih, ada Menteri Kehutanan yang di-mention, kemudian ada Pak Bahlil juga di mention, lalu juga ada Pak Zulhas juga di mention di situ,” lugasnya.

Kejadian bencana di Aceh dan Sumatera mendorong masyarakat untuk mengevaluasi kembali tingkat keberhasilan kementerian yang memiliki tanggung jawab utama dalam mitigasi serta respons darurat.

Beberapa figur di lingkaran kabinet terus disebut dalam obrolan daring, yang menggambarkan adanya tekanan kuat agar pemerintahan memastikan setiap posisi diisi oleh individu dengan kapabilitas dan jiwa kepemimpinan yang memadai.

Neni menekankan bahwa media sosial saat ini telah menjadi wadah utama bagi ekspresi opini publik, khususnya dalam menyampaikan penilaian serta ekspektasi terhadap kinerja eksekutif.

Sebagian warganet bahkan langsung menyuarakan aspirasinya melalui akun resmi instansi pemerintah, termasuk kanal Sekretariat Kabinet, sebagai upaya memberikan dorongan agar proses peninjauan jabatan berlangsung transparan dan responsif terhadap suara rakyat.

Menurut Neni, masyarakat tidak hanya menghendaki pergantian personel semata, melainkan perombakan kabinet yang benar-benar berorientasi pada peningkatan standar kompetensi serta integritas profesional.

Kekuatiran muncul apabila reshuffle hanya dilaksanakan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok politik tertentu, bukan demi memperbaiki kualitas pengelolaan negara.

Di samping kritik terhadap pejabat yang dinilai kurang optimal, Neni juga mencatat adanya apresiasi dari publik bila Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki susunan kabinet.

Aspirasi utama rakyat adalah agar mekanisme evaluasi melibatkan kontribusi nyata dari masyarakat serta tidak terbatas pada pertimbangan internal semata.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga