Susi Pudjiastuti Desak Prabowo Hentikan Tambang Usai Banjir Bandang Raja Ampat

 

Repelita Raja Ampat - Banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, memicu kekhawatiran luas dari berbagai kalangan.

Salah satu tokoh yang menyuarakan keprihatinan secara terbuka adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti.

Melalui akun media sosialnya @susipudjiastuti, Susi menyampaikan desakan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menghentikan aktivitas pertambangan di wilayah terdampak.

Cuitan tersebut diposting pada Rabu, 24 September 2025, sebagai bentuk respons terhadap video banjir yang diunggah oleh akun @cutsarina5.

Dalam unggahan itu, terlihat kondisi Distrik Waisai yang dilanda banjir dengan arus deras dan genangan luas.

Susi me-repost video tersebut dan menandai akun resmi @prabowo, @KemensetnegRI, @setkabgoid, dan @sjafriesjams.

Pak Presiden @prabowo @KemensetnegRI @setkabgoid @sjafriesjams 😭😭😭😭😭 😭😭😭😭😭😭 mohon segera hentikan 🙏🙏🙏🙏🙏, tulis Susi dalam cuitannya.

Ia juga menambahkan utas lanjutan yang berisi peringatan keras mengenai dampak kerusakan lingkungan yang tidak akan termaafkan.

Susi menyatakan bahwa sebagai pendukung Prabowo, ia tidak rela jika kesalahan atas kerusakan alam di Raja Ampat dilimpahkan kepada Presiden.

Pak Presiden @prabowo @setkabgoid @KemensetnegRI Raja Ampat adalah Warisan Bangsa yang tidak ternilai untuk Generasi yg akan datang.

Kerusakan yg akan terjadi tidak mungkin termaafkan.

Sebagai pendukung Bapak @prabowo saya tidak rela bila nanti kesalahan ditimpakan kepada Bapak.

Dengan segala hormat mohon hentikan semua panambangan di wil. Raja Ampat 🙏🙏🙏🙏🙏, tulis Susi dalam utas lanjutan.

Aktivitas tambang di Raja Ampat diketahui kembali beroperasi sejak awal September 2025 setelah mendapat izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PT Gag Nikel, anak perusahaan dari PT Aneka Tambang Tbk, menjadi sorotan karena melakukan penambangan di wilayah yang dikenal sebagai kawasan konservasi laut.

Greenpeace Indonesia turut menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang tersebut dan mendesak pemerintah untuk mencabut izin operasional.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, menyebut bahwa pemberian izin tambang menunjukkan pengabaian terhadap ekosistem laut Raja Ampat.

Ia menilai bahwa keuntungan jangka pendek tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang akan ditanggung oleh generasi mendatang.

Lebih dari 60.000 orang telah menandatangani petisi #SaveRajaAmpat sebagai bentuk penolakan terhadap pertambangan di wilayah tersebut.

Susi Pudjiastuti dikenal sebagai tokoh yang konsisten menyuarakan isu kelautan dan keberlanjutan sejak menjabat sebagai Menteri KKP pada periode 2014–2019.

Ia sebelumnya juga menolak aktivitas tambak udang yang merusak mangrove dan pemasangan keramba jaring apung di wilayah pesisir.

Desakan Susi kepada Presiden Prabowo menjadi sorotan nasional dan mendapat dukungan luas dari masyarakat serta aktivis lingkungan.

Banjir bandang yang terjadi di Raja Ampat menjadi momentum bagi publik untuk meninjau ulang kebijakan pertambangan di kawasan konservasi.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan aktivitas tambang dan memulihkan ekosistem yang terdampak. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga