Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membedah kriteria serta peta kandidat pengganti posisi wakil presiden pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Diskusi mendalam mengenai dinamika pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut tayang melalui saluran YouTube KompasTV pada Jumat, 13 November 2026.
Dalam tayangan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan turut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum maupun politik yang berujung pada mundurnya Gibran.
"Jadi Bapak Presiden sebenarnya menyerahkan kepada lembaga-lembaga tersebut ya untuk membahas soal itu, memberikan keputusan soal itu, kemudian sekarang masuk ke DPR yang hak menyatakan pendapat kemarin juga Presiden tidak ada melakukan satu intervensi kepada lembaga-lembaga di luar eksekutif," jelas Syahganda Nainggolan.
Sesuai amanat Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat agar dipilih dalam sidang paripurna maksimal 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
Peneliti politik dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS Arya Fernandes menilai penentuan nama calon wakil presiden sangat bergantung pada prioritas kebutuhan pemerintahan saat ini, baik untuk menjaga stabilitas koalisi maupun penguatan sektor ekonomi.
"Tapi kalau kebutuhannya untuk stabilitas tentu hanya ada dua kemungkinannya, satu mencalonkan seseorang yang diterima oleh partai koalisi ya, bisa dari anggota koalisi atau bisa juga dari non anggota koalisi tergantung yang disepakati oleh koalisi itu," kata Arya Fernandes.
Senada dengan pandangan tersebut, Yunarto Wijaya menganalisis bahwa situasi saat ini menuntut sosok pendamping yang memiliki ikatan emosional atau chemistry kuat, loyalitas tinggi, serta kesamaan pola pikir agar tidak memicu konflik politik internal baru.
Ia memprediksi kader internal Partai Gerindra seperti Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Sugiono, atau Ketua MPR Ahmad Muzani berada di posisi teratas karena dianggap paling minim memicu kecemburuan di antara partai anggota koalisi.
"Jadi dari sisi manajemen konflik pun dan stabilitas politik di level elite menurut saya dipilihnya kader Gerindra itu akan lebih minim risiko dan minim protes dari partai-partai yang lain," tutur Yunarto Wijaya.
Yunarto juga mengingatkan tim verifikasi berkas di MPR nantinya harus bekerja ekstra cermat memeriksa seluruh persyaratan administrasi kandidat agar polemik keabsahan dokumen pendidikan seperti yang terjadi sebelumnya tidak kembali terulang.
Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia menyatakan Partai Golkar belum menyiapkan nama khusus dan menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan kepada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang mandat tertinggi pemerintahan.
"Nah tapi terlepas dari itu semua saya kira apapun yang nanti dipilih atau ditetapkan oleh Pak Prabowo, kami sebagai partai pengusung Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan kami akan dukung dari mana dan siapapun itu," tegas Ahmad Doli Kurnia.
Ahmad Doli menambahkan bahwa tokoh yang nantinya diusulkan presiden wajib memiliki legitimasi hukum, legitimasi politik, serta legitimasi sosial yang kokoh guna membentuk dwitunggal pemerintahan yang solid dalam menghadapi tantangan domestik maupun global.
Meskipun konstitusi mewajibkan presiden mengajukan dua nama ke MPR, Ahmad Doli meyakini kedua nama tersebut pada akhirnya merupakan hasil konsensus matang presiden bersama para ketua umum partai politik sehingga proses di parlemen akan berjalan mulus tanpa pertarungan terbuka.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
