Repelita Jakarta - Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional Dr. Selamat Ginting menyoroti fenomena kejanggalan tata kelola protokoler di lingkungan Istana Kepresidenan karena tidak tampak keberadaan empat ajudan resmi di belakang Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Analisis tajam mengenai peran perangkat resmi kenegaraan versus asisten pribadi presiden tersebut diungkapkan Dr. Selamat Ginting dalam podcast Madilog Forum Keadilan yang ditayangkan melalui kanal YouTube FORUM RANGDA pada Jumat, 13 November 2026.
Menurut Selamat Ginting, sejak era Presiden Soekarno hingga pemimpin-pemimpin berikutnya, setiap acara formal kenegaraan selalu menampilkan empat perwira menengah pilihan dari matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melekat langsung di belakang presiden.
Padahal, proses seleksi ketat untuk empat ajudan resmi Presiden Prabowo telah berlangsung sejak Januari 2024 hingga menghasilkan empat perwira terbaik yakni Kolonel Infanteri Wahyu Yuniartoto, Kolonel Pelaut Romi Habe Putra, Kolonel Penerbang Dr. Anton Palaguna, serta Kombes Pol Dr. Ahrie Sonta.
"Mengapa baru kali ini saja di Indonesia sejak era Soekarno sampai sekarang ajudan presiden tidak nampak di belakang presiden, ada apa," ucap Selamat Ginting saat berdiskusi dalam tayangan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa keempat perwira terpilih tersebut sudah mengantongi Surat Keputusan resmi, namun hingga enam bulan masa pemerintahan berjalan justru belum difungsikan mendampingi kepala negara dalam berbagai agenda kenegaraan maupun lawatan ke luar negeri.
Alasan bahwa keempat perwira tinggi berprestasi tersebut masih menjalani masa orientasi dinilai tidak masuk akal karena seluruh menteri kabinet saja sudah langsung bekerja penuh sejak hari pertama pelantikan.
Selamat Ginting menegaskan bahwa ajudan bukanlah sekadar pendamping seremonial, melainkan perangkat wajib negara yang melekat hampir 24 jam sebagai tameng hidup sekaligus penjaga kerahasiaan dokumen intelijen maupun surat-surat rahasia dari Panglima TNI dan Kapolri.
"Jika terjadi apa-apa dengan Presiden, empat ajudan ini bertanggung jawab, dia melekat kepada Presiden untuk tiga unsur, unsur sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan urusan pribadi keluarga," tegas Selamat Ginting.
Ia mengkhawatirkan absennya fungsi ajudan resmi di sisi presiden membuat akses komunikasi dan tata kelola pertemuan tamu penting menjadi tidak terkontrol oleh sistem negara sehingga rentan disusupi kepentingan politik praktis.
Sorotan Selamat Ginting semakin tajam ketika menyinggung peristiwa pesawat kepresidenan yang berbelok singgah ke Bengkulu sebelum terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia, hanya demi menjemput seorang asisten pribadi presiden yang tertinggal jadwal penerbangan.
Ia mengingatkan agar kepala negara tidak mencampuradukkan urusan pribadi dengan fasilitas kenegaraan karena posisi asisten pribadi maupun Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memiliki fungsi administratif yang berbeda dengan ajudan resmi.
"Yang menarik adalah kenapa begitu spesial Presiden Prabowo sampai menjemput asisten pribadinya ya kan, nah kenapa itu, saya kira jangan sampai terjebak pada urusan pribadi tapi harusnya urusan kenegaraan," ujar Selamat Ginting.
Selain menyoroti persoalan di lingkungan Istana, Selamat Ginting juga mendesak para perwira tinggi serta elite TNI dan Polri agar memiliki keberanian moral untuk mengingatkan presiden apabila terdapat kebijakan yang keliru.
Ia mencontohkan keteladanan Panglima Besar Jenderal Soedirman serta Jenderal Ahmad Yani yang berani menyatakan sikap tegas menolak kebijakan presiden di masa lalu demi menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa.
"Elite-elite TNI juga harus berani menyatakan kalau salah jangan didukung presidennya, buktikan kalau perwira tinggi itu tidak takut mati, tapi ini sekarang dengan tidak berani mengomong tidak kepada presiden artinya dia takut kehilangan jabatan," kata Selamat Ginting.
Di akhir analisisnya, ia turut mendorong Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh di tubuh kabinet, institusi militer, serta segera mengisi kekosongan kursi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang telah kosong sejak Juli 2023 di tengah memanasnya dinamika geopolitik global.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
