Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana membeberkan informasi dari lingkungan istana terkait latar belakang pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia serta peta persaingan kandidat penggantinya.
ADVERTISEMENT
Keterangan eksklusif tersebut diungkapkan Denny Indrayana saat berdialog dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam siaran langsung di kanal YouTube RH Family pada Jumat, 13 November 2026.
Denny Indrayana mengungkapkan bahwa keputusan mundur Gibran dilatarbelakangi oleh munculnya pemeriksaan terhadap orang dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam skandal penyadapan ilegal.
Ia menyebut situasi tersebut memicu kekhawatiran di lingkaran keluarga sehingga muncul sikap memilih mengundurkan diri agar perkara hukum tersebut tidak menjerat Joko Widodo lebih jauh.
"Ada orang dekat-dekatnya Pak Jokowi yang sudah mulai dipanggil untuk penyadapan Bang, orang dekat Pak Jokowi dipanggil yang sudah mulai diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi, muncullah itu ya sudah saya mundur saja kalau begitu," ungkap Denny Indrayana.
Selain persoalan penyadapan, ia juga memperoleh informasi dari empat sumber berbeda mengenai adanya perjanjian tertulis tangan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo menjelang Pemilihan Presiden 2024 lalu.
Menurutnya, kesepakatan tersebut diduga memuat jaminan keamanan serta perlindungan hukum bagi Joko Widodo beserta keluarganya sebagai bagian dari kompromi politik pascapemilu.
Terkait bursa pengganti wakil presiden, Denny Indrayana dan Refly Harun menyoroti ketentuan Penjelasan Pasal 4 huruf E Undang-Undang MD3 yang membatasi hak prerogatif presiden karena mengharuskan calon berasal dari partai pengusung Pemilu 2024.
Aturan pembatasan tersebut membuat bursa kandidat mengerucut pada tokoh-tokoh dari empat partai pengusung utama yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, serta Partai Demokrat.
Nama-nama seperti Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mencuat dalam perbincangan politik.
Denny Indrayana menilai secara komparatif Zulkifli Hasan memiliki keunggulan dari sisi pengalaman pemerintahan dan kemampuan teknokratik dibandingkan Bahlil Lahadalia maupun Agus Harimurti Yudhoyono.
Kendati demikian, ia berpandangan bahwa Sufmi Dasco Ahmad tetap mampu menjalankan peran strategis membantu presiden tanpa harus menduduki kursi wakil presiden secara formal.
Untuk membuka ruang pilihan yang lebih luas bagi kepala negara, Denny Indrayana dan Refly Harun berencana mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 4 huruf E Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi.
Secara pribadi, Denny Indrayana menyarankan Presiden Prabowo Subianto memilih sosok teknokrat senior berintegritas seperti mantan Wakil Presiden Boediono yang dinilai tidak menjadi pesaing politik pada Pemilihan Presiden 2029 mendatang.
"Kalau saya lebih condong ambil yang teknokrat lah, figur seperti Pak Boediono menurut saya menarik Bang, artinya tidak membahayakan ya, secara politik bukan pesaing di 2029," pungkas Denny Indrayana.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
