Repelita Jakarta - Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak jajaran kepolisian mengusut tuntas dalang di balik kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tanpa berhenti pada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo semata.
ADVERTISEMENT
Menurut Muslim Arbi, proses penyidikan tidak boleh dilokalisasi hanya pada pelaksana teknis lapangan dan jajaran di bawah komando Listyo Sigit Prabowo, melainkan wajib menelusuri aktor pemberi instruksi utama.
"Oleh karenanya, polisi jangan melokalisasi kasus penyadapan hanya sampai pada Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan, tidak mungkin LSP memerintahkan penyadapan tanpa ada perintah dari atasan yang lebih tinggi," ujar Muslim Arbi saat memberikan keterangan kepada awak media pada Jumat, 13 November 2026.
Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya keterlibatan pihak di lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi, termasuk dugaan apakah operasi ilegal tersebut dijalankan atas perintah Gibran Rakabuming Raka atau pihak lain di belakangnya.
Pertanyaan kritis tersebut dinilai harus dijawab melalui proses penyelidikan berbasis alat bukti yang sah agar tidak berkembang menjadi sekadar spekulasi politik liar di ruang publik.
Muslim Arbi turut mengaitkan skandal penyadapan kepala negara ini dengan isu lama mengenai masa jabatan Presiden Prabowo Subianto yang sempat dirumorkan hanya akan berjalan selama dua tahun seperti yang pernah disinggung oleh Connie Rahakundini Bakrie.
Dalam skenario rumor yang beredar luas di masyarakat, Prabowo disebut akan digantikan oleh Gibran di tengah jalan dengan narasi bahwa Listyo Sigit dijanjikan jabatan Wakil Presiden apabila rencana tersebut terealisasi.
"Apakah tidak mungkin LSP melakukan penyadapan karena perintah Wapres? Berdasarkan skenario bapaknya? Apalagi beredar rumor bahwa Prabowo hanya diberi kuota jabatan Presiden dua tahun, kemudian digantikan Gibran, sementara LSP dijanjikan kursi Wakil Presiden jika Gibran menjadi Presiden," kata Muslim Arbi memaparkan substansi pertanyaannya.
Ia menegaskan bahwa seluruh dugaan serta rumor politik tersebut wajib diuji secara objektif melalui pemeriksaan saksi, penelusuran rekam jejak komunikasi, dan pengumpulan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selain mendorong kerja penyidik kepolisian, Muslim Arbi juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengambil langkah politik yang lebih konkret dalam membongkar skandal penyadapan terhadap Presiden.
Ia menilai langkah DPR tidak cukup hanya sebatas menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat, melainkan perlu segera membentuk Panitia Khusus penyadapan agar seluruh rangkaian peristiwa dapat diperiksa secara komprehensif.
Pembentukan Panitia Khusus tersebut dipandang mendesak guna menelusuri keterlibatan berbagai pihak, mengevaluasi mekanisme pengawasan teknologi penyadapan, serta mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat negara.
Muslim Arbi menekankan bahwa perkara ini menyangkut kedaulatan keamanan kepala negara dan tata kelola kekuasaan sehingga proses pengungkapannya tidak boleh dibatasi oleh kepentingan institusi maupun kelompok politik tertentu.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden yang dikaitkan dengan polemik keabsahan ijazah agar motif sebenarnya segera diperjelas kepada masyarakat luas.
Apabila kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak dibongkar hingga ke akar persoalan, ia meyakini berbagai isu liar mengenai konflik kekuasaan dan skenario pergantian kepemimpinan akan terus bergulir.
Pada akhirnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum yang terang benderang mengenai siapa aktor pemberi perintah, siapa pelaksana lapangan, serta apa motif politik di balik operasi penyadapan terhadap kepala negara tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
