Repelita Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan sejumlah kriteria figur calon wakil presiden yang dinilai ideal untuk mengisi kekosongan posisi orang nomor dua di Indonesia usai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
PDI Perjuangan menekankan bahwa sosok pendamping baru tersebut mutlak memiliki keselarasan visi serta irama kerja penuh dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Said Abdullah menilai kandidat wakil presiden mendatang harus mampu memahami karakter kepemimpinan kepala negara sekaligus memosisikan diri secara proporsional sebagai pembantu presiden.
"Bisa memahami karakter Presiden dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," ucap Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026.
Menurut Said Abdullah, figur paling tepat dapat direkrut dari kekuatan politik besar di parlemen bahkan dari partai politik terbesar selama memiliki rekam jejak dan kecakapan tata kelola pemerintahan yang mumpuni untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun demikian, ia memberikan catatan penting agar latar belakang kekuatan politik sang kandidat tidak memicu dualisme kepemimpinan maupun melahirkan matahari kembar di tingkat nasional.
Ia juga menaruh harapan agar duet Presiden dan Wakil Presiden baru nantinya dapat berlanjut hingga Pemilihan Umum 2029 sehingga kesinambungan agenda pembangunan nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Lebih jauh, Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut berharap wakil presiden terpilih kelak mampu melengkapi kapasitas kepemimpinan nasional terutama dalam merumuskan peta jalan penyelesaian persoalan strategis jangka pendek maupun menengah yang tetap sejalan dengan garis kebijakan politik presiden.
Kendati membeberkan sederet kriteria ideal tersebut, Said Abdullah menegaskan bahwa keputusan menetapkan dua nama kandidat calon wakil presiden sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan kabinet selama tiga tahun masa jabatan tersisa.
"Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," tutur Said Abdullah menjelaskan alasan kewenangan penuh kepala negara tersebut.
Sebagai latar belakang, kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis, 12 November 2026.
Berdasarkan amanat Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden dari dua kandidat usulan presiden paling lambat dalam tenggat waktu 60 hari sejak kursi tersebut kosong.
Dalam rapat gabungan yang digelar pada Jumat, 13 November 2026, pimpinan MPR pun telah menetapkan bahwa Sidang Paripurna pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden baru akan dilaksanakan lebih cepat pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
