Repelita Jakarta - Jurnalis senior sekaligus aktivis Edy Mulyadi membeberkan hitungan beban anggaran negara bernilai ratusan miliar rupiah yang bakal ditanggung rakyat untuk membiayai fasilitas pensiun Gibran Rakabuming Raka seumur hidup usai mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
Pemaparan tajam mengenai konsekuensi pengunduran diri tersebut disampaikan Edy Mulyadi melalui siaran langsung di kanal YouTube Bang Edy Channel pada Jumat, 13 November 2026.
Sebelum mengulas rincian anggaran negara, Edy Mulyadi terlebih dahulu menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya aktivis senior Muhammad Rizal Fadillah di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung sekitar pukul 14.35 WIB akibat serangan jantung.
Ia mengenang sosok almarhum Rizal Fadillah sebagai pejuang tangguh yang rela bolak-balik Bandung ke Jakarta setiap pekan demi menjalani pemeriksaan dan wajib lapor di Polda Metro Jaya.
Memasuki pokok bahasan politik, Edy Mulyadi menolak keras narasi yang menyematkan predikat negarawan kepada Gibran atas keputusannya meletakkan jabatan wakil presiden di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Menurutnya, sikap Gibran sangat berbeda dengan Presiden Soeharto pada Mei 1998 maupun Presiden Abdurrahman Wahid yang kala itu memiliki kekuatan politik dan massa besar namun memilih mundur demi menghindari pertumpahan darah.
Edy Mulyadi menilai Gibran mundur semata-mata karena posisinya sudah terjepit dan tidak lagi bisa dipertahankan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung terkait riwayat pendidikannya.
Ia juga menyoroti pernyataan Gibran yang mengklaim disarankan Presiden Prabowo Subianto untuk terus berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara namun langsung dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Sahganda Nainggolan.
Edy Mulyadi lantas merinci bahwa karena statusnya berhenti melalui mekanisme pengunduran diri dan bukan pemakzulan, undang-undang tetap memberikan hak pensiun serta fasilitas super mewah kepada Gibran beserta keluarganya.
Berdasarkan kalkulasinya yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014, mantan wakil presiden berhak atas uang pensiun pokok sebesar 100 persen atau sekitar Rp20.160.000 per bulan.
Selain uang pensiun rutin, negara wajib menyediakan rumah kediaman seluas 1.500 meter persegi di kawasan elite seperti Widya Chandra lengkap dengan perabotannya yang ditaksir bernilai sekitar Rp80 miliar.
Negara juga menanggung biaya operasional rumah tangga mulai dari listrik, air, hingga sopir mencapai Rp600 juta per tahun, ditambah jaminan kesehatan VVIP bagi istri dan anak-anaknya yang diperkirakan menelan Rp2 miliar setiap tahun.
Komponen pengeluaran terbesar berasal dari fasilitas pengamanan melekat Pasukan Pengamanan Presiden Grup D yang mencakup gaji, tunjangan kinerja, serta operasional lapangan senilai sekitar Rp5 miliar per tahun.
Jika seluruh biaya rutin sebesar Rp7,8 miliar per tahun dikalikan masa hidup hingga usia 80 tahun atau selama 41 tahun ke depan sejak usia Gibran yang kini 39 tahun, ditambah harga rumah Rp80 miliar, maka total uang pajak rakyat yang dihabiskan menembus lebih dari Rp400 miliar.
"Uang pajak dari kita rakyat kecil-kecil seperti ini dikumpulkan Rp400 miliar mau dikasih Gibran untuk membiayai kenyamanannya seumur hidup bersama keluarga, dari sisi keadilan di mana adilnya," tegas Edy Mulyadi.
Menutup siarannya, ia menyerukan agar elemen masyarakat terus mengawal proses hukum maupun ketatanegaraan di parlemen agar Gibran tetap dimakzulkan atau diberhentikan secara tidak hormat sehingga anggaran Rp400 miliar tersebut tidak terbuang sia-sia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
