Repelita Jakarta - Keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memicu sorotan tajam terkait beban anggaran negara bernilai fantastis hingga Rp400 miliar yang harus ditanggung uang pajak rakyat untuk membiayai fasilitas pensiunnya seumur hidup.
ADVERTISEMENT
Kalkulasi rinci mengenai besarnya fasilitas mewah bagi mantan wakil presiden tersebut dibedah secara terbuka oleh jurnalis senior sekaligus aktivis Edy Mulyadi melalui kanal YouTube Bang Edy Channel pada Jumat, 13 November 2026.
Edy Mulyadi menjelaskan bahwa karena Gibran berhenti melalui mekanisme pengunduran diri dan bukan diberhentikan lewat pemakzulan, peraturan perundang-undangan tetap menjamin hak pensiun beserta berbagai fasilitas eksklusif bagi dirinya dan keluarganya.
Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014, setiap mantan wakil presiden berhak menerima uang pensiun pokok sebesar 100 persen atau sekitar Rp20.160.000 per bulan.
Di luar gaji pensiun bulanan tersebut, negara wajib menyediakan rumah kediaman pribadi seluas 1.500 meter persegi di kawasan elite Jakarta seperti Widya Chandra lengkap beserta isinya yang ditaksir memakan biaya sekitar Rp80 miliar.
Tidak hanya rumah mewah, anggaran negara juga menanggung seluruh biaya operasional rumah tangga mulai dari listrik, air, telepon, hingga gaji sopir dan asisten rumah tangga yang diperkirakan mencapai Rp600 juta per tahun.
Fasilitas berikutnya mencakup jaminan pelayanan kesehatan kelas VVIP di rumah sakit terbaik bagi mantan wakil presiden beserta istri dan anak-anaknya yang dikalkulasikan menelan dana sekitar Rp2 miliar setiap tahun.
Komponen pengeluaran paling besar berasal dari pengamanan melekat Pasukan Pengamanan Presiden Grup D yang melibatkan puluhan personel beserta gaji, tunjangan kinerja, serta operasional harian senilai Rp5 miliar per tahun.
Edy Mulyadi menghitung apabila pengeluaran rutin sebesar Rp7,8 miliar per tahun dikalikan masa hidup hingga usia 80 tahun atau selama 41 tahun ke depan sejak usia Gibran yang kini 39 tahun lalu ditambah harga rumah Rp80 miliar, maka total uang rakyat yang terkuras menembus lebih dari Rp400 miliar.
"Uang pajak dari kita rakyat kecil-kecil seperti ini dikumpulkan Rp400 miliar mau dikasih Gibran untuk membiayai kenyamanannya seumur hidup bersama keluarga, dari sisi keadilan di mana adilnya," kritik Edy Mulyadi dalam siarannya.
Ia juga menolak narasi yang menyebut pengunduran diri Gibran sebagai sikap kenegarawanan karena menurutnya langkah itu diambil setelah posisinya tidak lagi bisa dipertahankan menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen penyetaraan pendidikannya.
Oleh karena itu, Edy Mulyadi mendorong masyarakat luas untuk terus mengawal proses konstitusional di Majelis Permusyawaratan Rakyat agar pengunduran diri Gibran ditolak dan diganti dengan pemakzulan sehingga negara tidak perlu menanggung beban fasilitas Rp400 miliar tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
