Repelita Jakarta - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam peta kekuatan politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Pemilihan Presiden 2029 mendatang.
ADVERTISEMENT
Dinamika pergeseran kekuasaan tanpa keterlibatan langsung Gibran maupun bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut dibedah secara mendalam oleh sejumlah pengamat dan tokoh politik dalam program diskusi Bola Liar di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat, 13 November 2026.
Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah menilai pernyataan Gibran yang menyebut tidak pernah berambisi menjadi wakil presiden hanyalah retorika politik untuk menutupi pergeseran kalkulasi kesepakatan di tingkat elite.
"Jadi dia dia menyampaikan pesan itu ke Presiden, dia menyampaikan pesan itu ke Pak Prabowo, dia ingin menyampaikan pesan kepada publik bagaimana agar publik membaca situasi hari ini saya ini mundur karena ada kesepakatan politik yang tidak lagi dipenuhi komitmen politik yang tidak lagi dipenuhi oleh Prabowo," analisis Hurriyah.
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting memandang keluarnya Gibran dari lingkar kekuasaan serta mundurnya sejumlah pengurus Partai Solidaritas Indonesia dan Projo menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk terlepas dari fenomena matahari kembar.
"Dengan konfigurasi yang berubah, tidak ada lagi keluarga Jokowi di situ, representasi keluarga Jokowi tidak ada di situ, begitu juga PSI dan juga Projo tidak ada di situ, maka Presiden Prabowo lebih leluasa menentukan arah kabinetnya juga bagaimana menentukan kebijakan pemerintahannya," jelas Selamat Ginting.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pengaruh Joko Widodo tidak serta-merta sirna karena mantan kepala negara tersebut masih memiliki modal sosial kuat di kalangan pemilih lapisan bawah terutama di Jawa Barat.
Sementara itu, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua Ade Armando menilai pengunduran diri Gibran merupakan langkah kesatria demi mencegah perpecahan berkepanjangan di tengah masyarakat serta memprediksi Prabowo akan menghadapi tantangan berat pada Pilpres 2029 tanpa efek elektoral Jokowi.
"Tetapi intinya 2029 Prabowo tanpa Gibran susah, susah Prabowo tanpa Gibran," ucap Ade Armando merujuk pada tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini.
Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo Kurniawan yang menegaskan bahwa barisan pendukung kepala negara sangat solid dan siap bertarung memenangkan Prabowo untuk dua periode tanpa bergantung pada efek Joko Widodo.
"Jangan juga ngecilkan kekuatan yang dimiliki Prabowo Subianto, tanpa efek Jokowi kami pendukung Prabowo siap bertempur di tahun 2029 untuk kembali menjadikan Prabowo Subianto presiden dua periode," tegas Kurniawan.
Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari memandang keputusan mundur Gibran sebagai pilihan politik yang matang guna menghindari aib pemberhentian tidak hormat melalui proses pemakzulan di Mahkamah Konstitusi sekaligus mendesak DPR RI tetap menggunakan hak angket untuk mengungkap kebenaran polemik ijazah.
Di sisi lain, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Khozin menjelaskan bahwa bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat yang diteken 120 anggota lintas fraksi merupakan wujud pelaksanaan fungsi konstitusional parlemen yang otomatis gugur setelah Gibran meletakkan jabatannya.
Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah memprediksi mundurnya Gibran bukanlah akhir dari pertarungan politik melainkan bagian dari strategi menyiapkan kekuatan baru untuk berhadapan pada Pemilihan Presiden 2029.
Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar membantah adanya perpecahan antara kelompok relawan dengan istana karena baik Joko Widodo maupun Gibran telah menginstruksikan seluruh barisan pendukung untuk tetap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
