Repelita Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memandang skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan.
ADVERTISEMENT
Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut karena pelanggaran serius itu menyangkut langsung kewibawaan serta marwah pemerintahan negara.
"Masalah kemarin ada penyadapan, ya Muhammadiyah sangat memprihatinkan itu karena itu menyangkut marwah pemerintahan," kata Haedar Nashir kepada awak media selepas meresmikan gerai Mentari Mart di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat, 13 November 2026.
Haedar Nashir menegaskan bahwa skandal spionase ilegal ini wajib ditindaklanjuti secara tegas melalui jalur hukum agar diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Nah bersama dengan itu penegakan hukum harus ditegakkan," ujarnya singkat menekankan pentingnya keadilan ditegakkan.
Kendati terjadi guncangan akibat peristiwa penyadapan tersebut, ia menyatakan keyakinan penuh bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap sanggup mengendalikan roda pemerintahan dengan berpijak pada dasar konstitusi yang kokoh.
Ia juga percaya kepala negara mampu mengerahkan serta memaksimalkan seluruh potensi sumber daya bangsa demi melanjutkan agenda pembangunan Indonesia.
"Dan kami percaya juga Presiden tetap mampu menjalankan dan memimpin Indonesia dengan dasar-dasar konstitusi yang kokoh dan bisa memaksimalkan seluruh potensi bangsa," tuturnya.
Sebagai latar belakang, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka yang telah dijerat hukum tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, operasi penyadapan ilegal itu tidak hanya menyasar sambungan telepon pribadi milik Presiden Prabowo Subianto semata.
Praktik pengintaian gelap tersebut juga diduga menargetkan sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pegiat lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha dengan dugaan mengarah pada tindakan makar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
