Repelita Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Bayangan Indonesia Iman Zanatul Haeri menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak pantas dikasihani karena sudah cukup dewasa untuk menentukan sikap dan bertanggung jawab atas pilihan politiknya.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tegas tersebut dilontarkan Iman Zanatul Haeri untuk mengkritik pandangan sastrawan Goenawan Mohamad yang sebelumnya menyebut Gibran layak dikasihani lantaran kerap menuai umpatan dan gugatan.
Menurut Iman Zanatul Haeri, keputusan Gibran maju dalam kontestasi nasional hingga menduduki kursi Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan langkah sadar yang diambilnya secara mandiri.
Sebelumnya, pandangan Goenawan Mohamad yang terbit pada 11 November 2026 menyoroti posisi sulit Gibran saat mengikuti Pemilihan Presiden 2024 di usia belum genap 40 tahun namun sudah dihujani berbagai gugatan.
Dalam tulisan sastrawan tersebut, langkah politik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu digambarkan seolah-olah bukan sepenuhnya kehendak pribadi yang bersangkutan.
Iman Zanatul Haeri menolak keras narasi simpati tersebut karena menilai Gibran sudah memiliki kedewasaan penuh untuk menanggung seluruh konsekuensi dari jalan politik yang dipilihnya sendiri.
"Kata Goenawan Mohamad, kasihan Gibran usianya belum genap 40 tahun saat Pilpres 2024, sudah sering diumpat dan digugat-gugat. Seolah-olah semua jalan politik Gibran bukan pilihannya [Tempo, 11/11/2026]. Goenawan Mohamad lupa, Gibran sudah cukup dewasa untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya," tulis Iman Zanatul Haeri melalui akun media sosial X pada Jumat, 13 November 2026.
Ia juga menyinggung riwayat pendidikan Gibran yang menurutnya sama sekali tidak bisa dijadikan cerminan perjuangan generasi muda Indonesia dalam menempuh jalur pendidikan alternatif untuk meraih cita-cita.
Persoalan utamanya bukan terletak pada penggunaan sistem pendidikan jalur pathway, melainkan pemanfaatan jalur tersebut untuk memasuki kompetisi politik yang seharusnya tidak ia ikuti.
"Gibran bukanlah representasi anak-anak muda Indonesia, yang mengambil pendidikan jalur pathway untuk mencapai cita-cita. Sementara jalur Pathway Gibran mengantarkannya pada kompetisi yang seharusnya tidak ia ikuti," tegas Iman Zanatul Haeri.
Lebih jauh, ia menilai bahwa dampak kerusakan sistem politik akibat pencalonan dan terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden tidak otomatis pulih meskipun yang bersangkutan meletakkan jabatannya.
Keputusan Gibran menerima posisi orang nomor dua di Indonesia dipandang telah meninggalkan warisan konflik politik serta persoalan serius bagi tatanan kehidupan demokrasi nasional.
"Saat ini, dan seterusnya, pilihan yang Gibran ambil menjadi Wakil Presiden masih menyisakan kerusakan sistem dan konflik politik yang belum tentu selesai, bahkan ketika ia memilih mundur jadi Wakil Presiden," sambungnya.
Dalam kritiknya, Iman Zanatul Haeri justru menekankan bahwa seluruh masyarakat luas jauh lebih layak mendapatkan simpati dibandingkan sosok Gibran.
Ia mempertanyakan sikap Goenawan Mohamad yang memilih mengasihani Gibran, padahal peran politik Gibran turut mengantarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkuasa saat ini.
Iman Zanatul Haeri mengaitkan kontribusi Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 dengan munculnya berbagai prahara kebijakan dan persoalan nasional yang kini membebani rakyat.
Deretan persoalan tersebut meliputi program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, kebakaran hutan dan lahan, menguatnya militerisme, rusaknya iklim demokrasi, hingga runtuhnya marwah Mahkamah Konstitusi.
"Kita semua yang perlu dikasihani. Tapi Goenawan Mohamad memilih mengasihani Gibran, padahal Gibran punya kontribusi dalam membantu Prabowo menjadi presiden. Karena pilihan dan perannya tersebut, terjadilah prahara di negeri ini, MBG, Kopdes, Kalhutra, militerisme, iklim demokrasi yang rusak serta retaknya tembok Mahkamah Konstitusi," pungkas Iman Zanatul Haeri.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
