Repelita Jakarta - Pegiat media sosial sekaligus akademisi Dokter Tifa meluapkan rasa syukurnya menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia yang dinilai sebagai buah dari perjuangan panjang rakyat jelata.
ADVERTISEMENT
Pernyataan keras Dokter Tifa bersama deretan tokoh nasional dan politisi lintas partai tersebut disampaikan dalam forum terbuka yang tayang di kanal YouTube Diskusi Progresif Sinkos Indonesia pada Jumat, 13 November 2026.
Dokter Tifa membeberkan bahwa penelusuran mengenai kejanggalan riwayat pendidikan Gibran sebenarnya telah ia rintis berdua bersama pakar telematika Roy Suryo sejak tahun 2023 silam hingga menembus luar negeri.
"Saya ini rakyat jelata, bukan siapa-siapa, tapi saya mampu bersama dengan Mas Roy menjungkalkan wakil presiden," tegas Dokter Tifa di hadapan para peserta diskusi yang dipandu oleh Faizal Assegaf.
Ia menceritakan bahwa berbekal pengalaman menempuh pendidikan di Australia, dirinya langsung mengenali keanehan alur riwayat akademik Gibran mulai dari jenjang di Singapura hingga ke UTS Insearch dan Universitas Bradford.
Menurut Dokter Tifa, upaya mengungkap kejanggalan tersebut justru membuatnya menjadi target kriminalisasi dan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun setelah dirinya dan Roy Suryo diperiksa atas delapan laporan polisi sejak Mei 2025.
"Persoalan ijazah ini enggak sederhana, enggak kemudian jadi lebih kecil daripada persoalan Gibran, ini semua adalah rangkaian," kata Dokter Tifa sambil menekankan bahwa publik maupun parlemen tidak boleh berhenti hanya pada ranting persoalan tanpa menyentuh akar masalah utama yakni ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia juga menyayangkan minimnya perhatian partai politik di DPR terhadap perjuangan mereka selama lebih dari setahun, di mana hampir seluruh fraksi mengabaikan permohonan audiensi kecuali Fraksi PKS.
"Yang sedang saya lakukan adalah menyelamatkan bangsa dan negara ini dari hitamnya kelakuan biadab dari si dinasti Solo itu," ucap Dokter Tifa menyoroti ketimpangan waktu pembelaan di persidangan serta ketakutan elite parlemen terhadap sosok Jokowi.
Senada dengan fokus perjuangan tersebut, Roy Suryo memperingatkan publik agar tidak tertipu oleh adegan pengunduran diri Gibran yang dinilai sebagai manuver licik untuk menghindari proses pemakzulan sekaligus mengamankan kesepakatan gelap di balik layar.
"Jangan sampai ada deal-deal tertentu karena saya sudah dengar nih Bang Faizal ada deal kalau mundur dia enggak akan diusut semua kasus-kasusnya," ujar Roy Suryo sembari mendesak pengusutan tuntas dugaan pemalsuan surat keterangan hingga rekam jejak akun Fufufafa.
Dari kalangan legislatif, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa kesadaran kolektif lintas fraksi di DPR untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat murni lahir setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta menilai MPR tetap harus menggelar sidang guna mengesahkan pemberhentian Gibran.
Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengkritisi budaya populisme dan pencitraan politik yang kerap mengecoh masyarakat luas, sembari mengusulkan pembentukan panitia kerja di DPR untuk mengusut dugaan penyelundupan pasal dalam peraturan KPU serta penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Pandangan tajam juga dilontarkan pegiat hukum tata negara Syukur Mandar dan mantan Wakil Ketua KPK La Ode Ida yang mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak tebang pilih dan segera membersihkan seluruh jaringan kekuasaan lama maupun menteri yang terlibat manipulasi hukum.
Di sisi lain, perwakilan mahasiswa mantan Ketua BEM UI Atam bersama perwakilan mahasiswa Jakarta Timur mendesak MPR menolak surat pengunduran diri agar Gibran tetap diproses melalui jalur pemakzulan, sekaligus menuntut pemerintahan Prabowo Subianto tetap merealisasikan janji 19 juta lapangan kerja.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
