Teddy Gusnaidi Sesumbar Kantin Sekolah Bisa Ikut MBG Asal Bangun Dapur Rp2 Miliar, Jhon Sitorus: Blunder, Tujuannya Memang Bunuh UMKM

Repelita Jakarta - Polemik mengenai pengaruh Program Makan Bergizi Gratis terhadap keberlangsungan kantin sekolah kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

Kontroversi itu dipicu oleh pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi yang menanggapi keluhan soal sepinya kantin sekolah sejak program tersebut dilaksanakan.

Beberapa pihak bahkan mempertanyakan mengapa pengelolaan MBG tidak diserahkan kepada pengelola kantin sekolah yang sudah ada.

"Ada yang bilang, gara-gara MBG, kantin sekolah sepi. Ada juga yang bilang, kenapa bukan kantin sekolah yang kelola MBG?," ujar Teddy pada Jumat 27 Februari 2026.

Teddy menyatakan bahwa kantin sekolah sebenarnya dapat terlibat dalam program tersebut dengan syarat tertentu.

Ia menegaskan syaratnya adalah mendaftar dan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan luas tanah minimal 250 hingga 300 meter persegi serta biaya pembangunan dapur mencapai Rp2 miliar.

“Begini, bisa kok kantin sekolah ikut dapur MBG. Syaratnya daftar dan buatkan dapur MBG minimal luas tanah 250M-300M dan biaya pembuatan dapurnya Rp2 milliar," tukasnya.

"Kalau gak daftar, ya jangan salahkan dapur dan program MBG dong hehehe,” tandasnya.

Pernyataan tersebut langsung menuai sorotan tajam karena syarat luas lahan dan biaya pembangunan dinilai sangat berat bagi pelaku usaha kecil seperti pengelola kantin sekolah.

Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyebut pernyataan Teddy justru menjadi pengakuan tersirat mengenai dampak negatif program terhadap usaha mikro kecil menengah.

“Anda malah blunder dan ngaku sendirinya, tujuan MBG memang untuk membunuh UMKM,” ucap Jhon.

Ia mempertanyakan kemampuan finansial pengelola kantin sekolah untuk memenuhi syarat tersebut.

“Kantin sekolah mana yang punya uang sampai 2 M dengan aset tanah 300 m²?,” timpalnya.

Jhon juga menyoroti dampak ekonomi yang lebih luas jika UMKM tersingkir akibat kebijakan tersebut.

Menurutnya hal itu tidak hanya merugikan individu melainkan juga mengancam kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto negara.

“Dengan membunuh UMKM, kalian sedang membunuh kontributor terbesar PDB negara kita, termasuk menciptakan pengangguran baru,” tegasnya.

Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadillah sebelumnya menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dan program lain bisa menjadi ancaman serius jika tidak dievaluasi segera.

Ia menilai dua program unggulan tersebut berpotensi menjadi bom waktu bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Begini nasib Indonesia yang punya pemimpin butut. Yang tua cuma bisa teriak-teriak habiskan umur menikmati panggung. Tawa penonton menertawakan dirinya, tepuk tangan hanya rasa kasihan jika tidak merespon,” ujar Rizal pada Rabu 25 Februari 2026.

Rizal juga mengkritik sosok Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan saat ini.

“Ia berjoget sendiri narsistis penuh harap puja-puja. Sementara yang muda hanya mampu otak-atik mainan dan mempermainkan nilai moral bangsa. Petantang petenteng bagai anak raja yang bercelana kedodoran,” lanjutnya.

Menurutnya keduanya bertanggung jawab atas program unggulan kampanye yang kini dikenal sebagai MBG.

“Keduanya bertanggungjawab atas program unggulan saat kampanye yaitu MSG yang berubah menjadi MBG. Pengerahan segala sumber daya untuk sukses MBG menjadi sorotan. Sampai Polisi dan TNI pun ikut dilibatkan,” sebutnya.

Rizal menuding adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Maklum urusan bisnis dan korupsi harus berjamaah. Kurang afdhol jika keuntungan dan kecurangan tidak berbagi,” imbuhnya.

Ia juga menyinggung laporan kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG dan menilai hal itu tidak bisa dianggap remeh.

“MBG mendapat sorotan asing terutama ribuan kasus keracunan yang dianggap sepele oleh Prabowo. Belum jelas efektivitas program ini selain ribut-ribut dukungan dan kritik-kritiknya,” ucapnya.

Rizal turut menyentil kasus teror terhadap Ketua BEM UGM yang memelesetkan MBG menjadi Maling Berkedok Gratis.

“MBG memang rentan penyelewengan. Aktivis kritis pun otomatis melempem setelah diberi asupan proyek MBG,” katanya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga