Dasco Minta Tunda Impor 105 Ribu Mobil India untuk Kopdes Merah Putih, Agrinas Malah Gandeng TNI Distribusikan Demi Proyek Rp24,66 Triliun

 

Repelita Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari luar negeri dan membahasnya secara mendalam.

Dasco menekankan keputusan bernilai Rp24,66 triliun ini tidak boleh diambil tergesa-gesa mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap industri otomotif dalam negeri serta perekonomian desa secara keseluruhan.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat.

Meskipun ada permintaan penundaan dari DPR PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pengelola proyek tetap melanjutkan distribusi kendaraan impor ke berbagai wilayah.

Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota bersama Wakil Panglima TNI Tandyo Budi melakukan serah terima unit pikap di Surabaya Jawa Timur.

Salah satu kendaraan yang diserahkan adalah Scorpio Pikap produksi Mahindra & Mahindra yang telah ditempeli stiker Koperasi Desa Merah Putih.

Wakil Panglima TNI meninjau percepatan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Surabaya serta kendaraan Scorpio Pik Up yang mendukung rantai pasok pangan dan logistik desa.

Sebanyak 1.000 unit kendaraan niaga impor telah tiba di Indonesia dan 200 unit di antaranya sudah didistribusikan ke berbagai daerah.

Proyek ini mencakup kontrak pengadaan 105.000 unit dengan rincian 35.000 unit Scorpio Pikap dari Mahindra 35.000 unit Yodha Pikap dari Tata Motors dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck dari Tata Motors.

Agrinas telah membayarkan uang muka sebesar 30 persen kepada produsen asal India.

Perusahaan mengklaim harga kendaraan yang diperoleh 50 persen lebih murah dibandingkan model sejenis di pasar domestik berkat skema perjanjian dagang multilateral ASEAN-India Free Trade Area.

Publik kini menanti sikap Presiden Prabowo Subianto setelah kembali dari kunjungan kerja luar negeri mengenai apakah proyek impor ini akan dilanjutkan sesuai kontrak atau dievaluasi ulang sesuai permintaan DPR.

Keputusan tersebut sangat menentukan masa depan proyek bernilai triliunan rupiah yang berdampak besar pada ekonomi desa serta industri nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga