
Repelita Jakarta - Erizal menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai menunjukkan sikap kritis terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi sorotan publik belakangan ini.
Menurut Erizal sebagai partai yang mengklaim posisi di luar pemerintahan PDIP seharusnya lebih lantang menyuarakan koreksi seperti perannya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Erizal menyebut perbedaan sikap terhadap Presiden Prabowo Subianto dibandingkan dengan Presiden SBY disebabkan sejarah politik yang berbeda di mana Prabowo pernah mendampingi Megawati Soekarnoputri meski kalah dalam kontestasi.
Ia menambahkan belum lama ini Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sehingga partai tidak perlu mencari pengganti dengan kualitas dan pengalaman di bawahnya.
Erizal menyoroti bahwa terkait dana MBG yang menyita perhatian besar di APBN PDIP meluruskan informasi bahwa program tersebut memang menggerus alokasi pendidikan sebesar 20 persen.
Menurutnya pemerintah melalui salah satu juru bicaranya Dahnil Anzar Simanjuntak mengklaim dana MBG berasal dari efisiensi anggaran pemerintah bukan dari pengurangan pos pendidikan.
Erizal menyatakan PDIP belum mengkritik tajam atau menuntut pembatalan program MBG seperti suara Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang menyoroti proses pelaksanaannya.
Ia menduga kemungkinan sikap PDIP yang masih menahan diri disebabkan pengakuan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang bahwa semua partai politik memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Erizal menegaskan dalam politik terkadang lebih baik terjadi ribut terbuka daripada diam-diam bersekongkol dalam satu proyek.
Menurutnya partai oposisi diperlukan dalam demokrasi untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap sesuai kepentingan rakyat.
Erizal mengkritik bahwa di Indonesia partai yang menang dan yang kalah seringkali sama-sama ingin ikut memerintah sehingga pengawasan terhadap program seperti MBG menjadi lemah.
Akibatnya ia menilai program MBG berjalan seadanya tanpa kontrol ketat dari pihak luar pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

