Hikmahanto: Tanpa Mandat PBB, Pengiriman Pasukan ke Gaza Berisiko Seret Indonesia ke Konflik dan Legitimasi Agresi Israel

 

Repelita Jakarta - Rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza mengemuka di tengah eskalasi serangan Israel yang dinilai melanggar gencatan senjata.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan pemerintah agar mencermati kejelasan mandat sebelum memberangkatkan prajurit ke wilayah konflik tersebut.

Menurutnya, keputusan mengirim atau tidak mengirim pasukan harus berpijak pada status misi yang berada di bawah otoritas resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia menekankan bahwa kepastian hukum internasional wajib menjadi fondasi agar keterlibatan Indonesia tetap selaras dengan politik luar negeri serta praktik misi perdamaian yang selama ini dijalankan.

Hikmahanto menyoroti adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan pembentukan mekanisme stabilisasi di kawasan.

Namun, ia mengingatkan bahwa jika pengiriman pasukan dilakukan dalam skema organisasi internasional lain di luar PBB, maka posisi Indonesia akan berada pada terrain yang berbeda.

Keterlibatan di luar mandat PBB dinilai berpotensi membawa Indonesia ke dalam situasi yang belum pernah ditempuh dalam sejarah misi perdamaian.

“Yang saya khawatirkan, kita akan menjadi pihak yang terlibat langsung dalam konflik,” lugasnya dalam wawancara dengan Kompas TV.

“Nah sekarang misalnya begini, di dalam konteks BOP, apa mandat yang diberikan kepada Indonesia? Misalnya, apakah kita akan menjadi peacekeeping atau justru melegitimasi apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, terutama kalau misalnya harus melucuti senjata Hamas?” terusnya.

Ia menegaskan bahwa tanpa payung PBB, risiko Indonesia dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam konflik terbuka sangat mungkin terjadi.

Keterlibatan langsung ini dinilai tidak lagi murni sebagai operasi perdamaian, melainkan berpotensi membawa implikasi politik dan keamanan yang berat bagi prajurit di lapangan.

Dalam aspek teknis, ia mencermati pernyataan bahwa pasukan yang disiapkan berasal dari satuan Zeni dan unsur medis.

Meskipun demikian, ia menilai kejelasan rinci soal tugas, kewenangan, serta batasan peran pasukan Indonesia tetap mutlak diperlukan.

Perbedaan persepsi antara pihak pengundang dan Indonesia soal mandat bisa berpotensi membahayakan personel yang bertugas.

Selain soal mandat, Hikmahanto juga menyoroti aspek pendanaan sebagai faktor krusial lainnya.

Misi di bawah PBB selama ini memiliki skema pembiayaan yang jelas, mencakup sumber anggaran dan durasi penugasan.

Jika misi dijalankan di luar kerangka PBB, maka sumber pembiayaan, lama penugasan, serta status hukum pasukan harus dijelaskan secara transparan.

Ia menegaskan bahwa kepastian mandat, pembiayaan, dan ruang lingkup tugas adalah faktor penentu sebelum Indonesia mengambil keputusan final.

Tanpa kejelasan ketiga aspek tersebut, risiko prajurit Indonesia terjebak dalam pusaran konflik terbuka dinilai akan semakin besar.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga