Erizal: Tuduhan Roy Suryo Cs Perlambat Kasus Ijazah Jokowi Salah Alamat, Sidangkan Langsung untuk Bukti Keaslian

 

Repelita Jakarta - Direktur ABC Riset & Consulting Erizal menilai tuduhan bahwa Roy Suryo, Rismon Sianipar serta Tifauzia Tyassuma berusaha memperlambat penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo melalui berbagai manuver politik merupakan pandangan yang keliru dan salah sasaran.

Menurutnya pernyataan serupa juga tidak tepat jika dikaitkan dengan sikap kesabaran mantan presiden tersebut terhadap serangkaian tuduhan yang dianggap sebagai fitnah dari pihak lawan politik yang bertujuan merusak citranya baik ketika masih menjabat maupun pasca lengser.

Erizal menyatakan bahwa perang narasi berkepanjangan seperti ini justru sangat mengganggu dan seharusnya lebih sering diakhiri dengan langkah tegas agar tidak berlarut-larut.

Ia menyarankan agar pihak yang menuduh cukup membuktikan keaslian ijazah tersebut kemudian langsung mengadili ketiga tokoh tersebut hingga vonis bersalah dijatuhkan sehingga perkara bisa segera ditutup tanpa harus memakan waktu bertahun-tahun seperti kondisi saat ini.

Erizal mencatat bahwa laporan polisi pertama kali dibuat oleh Joko Widodo terkait tuduhan ijazah palsu ini pada April 2025 sehingga kasus tersebut kini telah mendekati satu tahun lamanya tanpa ada kemajuan signifikan menuju persidangan.

Ia menekankan bahwa situasi paling pelik muncul ketika dokumen yang sebenarnya palsu terus dipaksakan diakui sebagai asli oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Mengutip pandangan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat Erizal menyebut isu ijazah palsu ini memiliki dampak politik yang sangat luas tidak hanya menyangkut nama baik Jokowi melainkan juga Universitas Gadjah Mada Komisi Pemilihan Umum serta institusi kepolisian yang semuanya ikut terdampak negatif.

Erizal menyoroti sikap KPU yang akhirnya menyerahkan salinan ijazah legalisir milik Jokowi kepada Bonatua Silalahi sebagai bukti bahwa kinerja lembaga tersebut dinilai kurang optimal bahkan bisa dikatakan buruk dalam menangani persoalan sensitif semacam ini.

Ia menambahkan bahwa siapa pun tentu tidak ingin menerima hasil yang jelek namun jika itulah realitas yang ada maka tidak ada pilihan lain selain menerimanya tanpa menyalahkan pihak lain seperti memecahkan cermin hanya karena wajah yang tercermin dianggap buruk.

Kasus ini menurutnya semakin menunjukkan perlunya penyelesaian hukum yang cepat dan transparan agar tidak terus menjadi bahan perdebatan yang melelahkan publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga