Dahlan Iskan Ungkap Isu Negatif Dunia Usaha yang Menggerus Iklim Investasi Indonesia

 

Repelita Jakarta - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menginventarisasi sejumlah isu negatif yang berkembang di kalangan dunia usaha dan berdampak pada iklim investasi.

Tulisan berjudul "FDI Purbaya" itu menyoroti bagaimana berbagai rumor telah menciptakan persepsi buruk terhadap kondisi bisnis di Indonesia.

Isu pertama yang diangkat adalah terkait perampasan lahan sawit swasta seluas 2,5 juta hektare yang disebut-sebut telah disita oleh negara.

Rumor tersebut menimbulkan kekhawatiran akan ketidakpastian hukum bagi investor yang telah mengeluarkan dana puluhan miliar rupiah untuk pengembangan kebun.

Padahal, berdasarkan informasi yang diperoleh Dahlan Iskan, luas lahan yang benar-benar disita hanya sekitar 300.000 hektare, sementara sisanya merupakan tanah kosong yang telantar.

Masalah kedua adalah razia terhadap pabrik penggilingan padi swasta yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga ke tingkat desa.

Tindakan ini dituding sebagai upaya menekan harga gabah dan beras demi mengendalikan inflasi, yang mengakibatkan mekanisme pasar terganggu.

Pelaku usaha beras pun menjadi enggan beraktivitas karena khawatir dijerat dengan pasal kriminal atas praktik bisnis yang sebenarnya normal, seperti pencampuran beras untuk menyesuaikan mutu dan harga.

Ketiga, penertiban tambang batubara ilegal yang meskipun bertujuan mulia justru memunculkan kesan bahwa bisnis pertambangan sedang dimusuhi.

Keempat, molornya persetujuan rencana kerja tahunan pertambangan yang seharusnya sudah disetujui pada November, namun hingga awal Januari belum juga keluar.

Keterlambatan ini sempat menghentikan kegiatan tambang dan memicu spekulasi negatif mengenai birokrasi yang berbelit dan potensi kriminalisasi.

Menurut Dahlan Iskan, sebagian izin akhirnya disetujui meski dengan jumlah produksi yang lebih rendah dari permintaan pengusaha.

Kebijakan pembatasan produksi ini sebenarnya memiliki maksud baik untuk mencegah pengurasan sumber daya alam secara berlebihan yang hanya menguntungkan segelintir oligarki.

Sayangnya, niatan baik tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada publik sehingga justru menciptakan persepsi negatif.

Faktor lain yang turut memengaruhi iklim bisnis adalah banyaknya jabatan strategis di BUMN dan lembaga negara yang diserahkan kepada tokoh berlatar belakang militer.

Meski secara hukum tidak melanggar dan mungkin mereka kompeten, di era media sosial fakta sering kalah dengan persepsi yang berkembang di masyarakat.

Akumulasi isu-isu negatif ini kemudian memicu krisis di pasar modal Indonesia pada akhir Januari 2026, yang menunjukkan betapa rentannya perekonomian terhadap guncangan dari luar.

Menanggapi pertanyaan mengenai prospek investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa modal asing akan datang dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6-8 persen.

Purbaya menolak untuk memohon-mohon investor asing di saat kondisi perekonomian belum optimal, dan lebih memilih fokus pada penguatan ekonomi domestik terlebih dahulu.

Dahlan Iskan menyetujui pendapat tersebut dengan mengambil contoh arus modal asing yang terus deras masuk ke Tiongkok meskipun negara itu sering dikritik sebagai rezim otoriter.

Kunci utamanya adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang mampu menarik minat investor tanpa perlu diplomasi berlebihan.

Purbaya pun bertekad untuk mendorong peran swasta agar ekonomi dapat tumbuh seperti pada era Presiden SBY yang mencapai enam persen, berbeda dengan era Jokowi di mana pertumbuhan tertahan di lima persen meski banyak proyek infrastruktur dibangun.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mendorong sektor swasta bergerak jika persepsi dunia usaha masih diliputi hal-hal negatif.

Dahlan Iskan menilai bahwa kebijakan pemerintah sesungguhnya baik, namun pelaksanaannya yang kurang tepat waktu dan komunikasi yang buruk justru menimbulkan efek sebaliknya.

Menurutnya, penertiban di sektor sawit, batubara, dan gabah seharusnya dilakukan setelah ekonomi tumbuh stabil di level enam atau tujuh persen.

Kini, semua kebijakan tersebut telah dijalankan dan tinggal menunggu hasilnya apakah ekonomi Indonesia benar-benar dapat mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Jika berhasil, maka investasi asing diprediksi akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu upaya khusus untuk menariknya.

Masyarakat dan pelaku usaha pun menanti perkembangan selanjutnya dari langkah-langkah ekonomi yang diambil oleh pemerintah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga