AHY Ungkap Pungli Truk Ratusan Juta Setahun yang Melumpuhkan Biaya Logistik Nasional

 

Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengakui adanya praktik pungutan liar yang membebani industri logistik nasional.

Berdasarkan data yang diungkapkan, setiap truk harus mengeluarkan dana antara Rp100 hingga Rp150 juta per tahun untuk berbagai bentuk pungli.

"Ada datanya, setiap tahun harus mengeluarkan berapa banyak untuk pungli. Setiap truk, Rp100-150 juta setahun, kenapa biaya logistiknya besar, menjadi mahal? Karena banyak pungli di sana-sini. Ini yang harus kita cegah dan harus kita tertibkan. Jelas melawan hukum itu," ujarnya.

Secara keseluruhan, komponen pungutan liar diperkirakan menyumbang sekitar 20 persen dari total biaya logistik di Indonesia.

Nilai kerugian akibat praktik ini mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun, angka yang bahkan melebihi anggaran pertahanan untuk Tentara Nasional Indonesia.

Fenomena ini dinilai sebagai salah satu faktor pendorong relokasi sejumlah pabrik ke negara tetangga seperti Vietnam.

Analisis lebih lanjut menyebutkan bahwa dinamika ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh logika kekerasan dan premanisme.

Sementara negara-negara seperti China dan Jepang fokus pada pengembangan riset teknologi semikonduktor, perhatian di dalam negeri masih banyak tersita untuk mengelola masalah preman.

Berbagai metode pengendalian premanisme telah diterapkan, mulai dari tindakan represif hingga kooptasi melalui rekruitmen dan pembiaran.

Premanisme sendiri hadir dalam berbagai bentuk dan menggunakan berbagai simbol, mulai dari seragam organisasi hingga atribut partai politik.

Kesuksesan suatu bisnis seringkali sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola hubungan dengan berbagai kelompok preman tersebut.

Para profesional dan ahli di berbagai bidang seringkali tidak berdaya menghadapi dominasi praktik premanisme dalam dunia usaha.

Ketika kelompok preman terlibat dalam mengelola sektor ekonomi yang kompleks, mereka biasanya mengalami kebingungan karena kurangnya kompetensi.

Aktivitas riset dan pengembangan teknologi seringkali diabaikan dalam pengelolaan bisnis yang didominasi pola pikir premanisme.

Akibatnya, efisiensi produksi menurun dan korupsi meluas, menyebabkan daya saing produk Indonesia menjadi sangat lemah.

Kualitas produk yang dihasilkan pun seringkali buruk dengan harga yang tidak kompetitif di pasar global.

Negara kemudian dipaksa untuk menalangi berbagai bisnis yang gagal dikelola dengan menggunakan uang pajak dari masyarakat.

Situasi ini menutup peluang bagi para profesional dan meritokrat yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengelola usaha dengan baik.

Dalam paradigma yang berkembang, kekerasan dianggap lebih penting daripada penguasaan riset, teknologi, manajemen, atau kualitas produk.

Siapapun yang berani menentang dominasi praktik premanisme ini seringkali menghadapi ancaman dan teror fisik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga