Babe Haikal Dihujani Kritik DPR: Sertifikasi Halal Lambat, Keluhan Daerah Tak Kunjung Selesai

 

Repelita Jakarta - Babe Haikal Kepala BPJH Dihujani Kritik Di Rapat Bersama Komisi VIII DPR RI

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hassan atau Babe Haikal yang diwarnai kritik tajam serta pertanyaan kritis dari para anggota dewan terkait pelaksanaan sertifikasi halal secara nasional.

Anggota DPR menyampaikan berbagai keluhan langsung dari masyarakat dan pelaku usaha di daerah mengenai proses pendaftaran yang rumit kurangnya sosialisasi efektif serta keterlambatan penerbitan sertifikat halal meskipun sudah mendaftar.

Babe Haikal menjelaskan bahwa program Sertifikasi Pendamping Proses Produk Halal SPPG terus berjalan melalui lembaga pelatihan keterampilan halal di berbagai wilayah dengan fleksibilitas pelatihan daring bagi lokasi yang sulit dijangkau.

Ia menyebutkan hingga kini lebih dari tiga ribu kepala dapur telah mengikuti pelatihan tersebut dan jumlahnya terus meningkat sebagai bagian dari upaya memperluas pendampingan proses halal di lapangan.

Babe Haikal menegaskan target penyelesaian sertifikasi halal secara menyeluruh baru akan tercapai pada tahun 2029 bukan 2026 sehingga proses dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

Beberapa legislator mempertanyakan ketidaksesuaian antara paparan resmi BPJPH dengan kondisi riil di mana banyak pelaku usaha mengeluh telah mendaftar namun sertifikat belum juga diterima hingga berbulan-bulan.

BPJPH menjelaskan bahwa sertifikasi hanya bisa diproses setelah pelaku usaha terdaftar dalam sistem Si Halal sementara keterbatasan anggaran negara sering menghambat pemrosesan jika kuota pembiayaan tahunan habis.

Target sertifikasi halal dari pemerintah sebesar satu juta produk telah berhasil dilampaui dengan realisasi lebih dari satu koma satu juta sertifikat meskipun DPR menuntut penyelesaian keluhan daerah segera ditangani secara tuntas.

Isu juru sembelih halal atau Juleha menjadi sorotan karena belum adanya pelatihan serta sertifikasi di sejumlah daerah termasuk Lampung meskipun anggaran tahun 2025 disebut telah dialokasikan.

Babe Haikal meluruskan bahwa anggaran BPJPH hanya untuk sertifikasi produk halal sedangkan program Juleha berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian sehingga tidak termasuk dalam tanggung jawab lembaganya.

Anggota DPR meminta penguatan koordinasi antarinstansi agar masyarakat tidak mengalami kebingungan serta menyoroti proses sertifikasi yang terlalu lama bahkan mencapai lebih dari dua bulan untuk usaha di lingkungan DPR sendiri.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga