Abraham Samad Minta Prabowo Kembalikan 57 Eks Pegawai KPK yang Dikeluarkan Lewat TWK Abal-abal

Repelita Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengaku telah menyampaikan permintaan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar 57 mantan pegawai KPK dikembalikan ke lembaga antirasuah.

Menurutnya pengusiran terhadap 57 pegawai tersebut dilakukan melalui tes wawasan kebangsaan yang dinilai tidak memiliki dasar dan prosedur yang sah.

Abraham menjelaskan bahwa lembaga pemberantasan korupsi di seluruh dunia semestinya bersifat independen sesuai ketentuan United Nations Convention Against Corruption.

Namun di Indonesia status KPK justru berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Ia menegaskan bahwa KPK tidak boleh berada di bawah eksekutif agar terhindar dari berbagai bentuk intervensi yang dapat melemahkan tugasnya.

Pernyataan itu disampaikan Abraham setelah menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya bagi Iklim Usaha di Hotel Manhattan Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026.

Untuk mengembalikan independensi KPK Abraham meminta Undang-Undang KPK dikembalikan ke format sebelum revisi tahun 2019.

Ia menilai ketentuan tes wawasan kebangsaan dalam UU baru menjadi pintu masuk bagi proses yang dianggap tidak obyektif.

Abraham secara tegas menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan yang digunakan tersebut bersifat abal-abal karena tidak benar-benar mengukur pemahaman kebangsaan seseorang.

Menurutnya soal-soal dalam tes itu tidak mencerminkan kemampuan atau integritas pegawai melainkan hanya alat untuk menyingkirkan orang-orang yang memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi.

Ia menegaskan bahwa tes tersebut hanyalah akal-akalan yang dirancang untuk mengeluarkan pegawai KPK yang memiliki integritas tinggi.

Abraham menekankan bahwa pengembalian 57 mantan pegawai tersebut menjadi langkah penting untuk memulihkan kredibilitas dan independensi lembaga antirasuah.

Permintaan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius Presiden Prabowo agar KPK kembali berfungsi secara optimal tanpa intervensi dari pihak manapun.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga