[VIRAL] Anak Buah Prabowo Kompak Sebut Biaya Sumur Bor di Aceh Rp150 Juta per Titik, Publik Bereaksi Keras"

 

Repelita Aceh - Pernyataan sejumlah pejabat yang disebut sebagai anak buah Presiden Prabowo Subianto mengenai kebutuhan anggaran pembuatan sumur bor di Aceh sebesar Rp150 juta per titik memicu perdebatan luas di ruang publik karena angka tersebut dinilai jauh di atas perkiraan biaya yang lazim dikenal masyarakat.

Informasi mengenai besaran anggaran tersebut pertama kali ramai diperbincangkan setelah disampaikan dalam forum resmi yang dihadiri Presiden Prabowo, lalu dikutip dan disebarluaskan oleh berbagai pihak hingga memantik respons kritis dari kalangan akademisi, aktivis, dan warga Aceh.

Sorotan tajam muncul karena Aceh selama ini dikenal memiliki kondisi geografis dan struktur tanah yang pada banyak wilayah relatif mudah diakses untuk pengeboran air bersih, sehingga estimasi biaya ratusan juta rupiah per titik dianggap tidak sebanding dengan praktik di lapangan.

Kritik terhadap angka tersebut semakin menguat setelah sejumlah pihak membandingkannya dengan pengalaman pembangunan sumur bor di desa-desa yang rata-rata hanya menelan biaya puluhan juta rupiah, tergantung kedalaman dan spesifikasi teknis yang digunakan.

Perdebatan ini kemudian meluas ke media sosial dan memunculkan tudingan adanya potensi pembengkakan anggaran, ketidakefisienan perencanaan, atau penggunaan standar proyek yang tidak transparan dalam penyediaan fasilitas air bersih.

Akun media sosial X milik Ronnie Rusli, x.com/RonnieRusli, pada 3 Januari 2026 turut menyoroti persoalan tersebut dengan pernyataan, “Rp150 juta per titik itu mark up gila-gilaan, rakyat Aceh jangan dibodohi dengan angka yang tidak masuk akal.”

Pernyataan itu memicu diskusi lanjutan mengenai perlunya audit terbuka dan penjelasan teknis yang rinci agar masyarakat memahami komponen biaya yang membentuk angka Rp150 juta per sumur bor.

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai polemik ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam penyampaian data anggaran di hadapan publik, terutama ketika menyangkut program dasar yang langsung berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Desakan agar pemerintah memberikan klarifikasi resmi terus menguat guna memastikan bahwa program penyediaan air bersih benar-benar dijalankan secara efisien, tepat sasaran, dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga