Tawaran Damai Ketua DPRD Soppeng Diwarnai Ancaman Hukum terhadap Korban

Repelita Soppeng - Proses hukum atas dugaan penganiayaan yang dilakukan Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, terhadap Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM setempat, Rusman, masih belum mencapai kejelasan hingga saat ini.

Usaha penyelesaian secara damai yang pernah diajukan oleh pihak Andi Muhammad Farid justru mendapat kritik tajam karena dianggap mengandung unsur intimidasi terhadap pihak korban.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Rusman, yaitu Firman, yang menilai tawaran perdamaian itu tidak mencerminkan sikap arif melainkan disertai tekanan.

"Melalui kuasa hukumnya meminta agar masalah penganiayaan ini agar diselesaikan secara bijak," ujar Firman dalam keterangannya pada Jumat (9/1/2026).

"Namun demikian kami melihat permintaan itu sangatlah jauh dari kata bijak, justru yang ada nada ancaman," lanjutnya.

Firman menerangkan bahwa unsur ancaman tersebut akan muncul jika pihak korban menolak tawaran perdamaian tersebut.

Pihak Andi Muhammad Farid disebut akan langsung mengambil tindakan hukum sendiri jika ruang damai ditutup.

"Bahwa apabila pihak pelapor menutup ruang penyelesaian damai, maka pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah hukum demi kepentingan kliennya," jelas Firman.

Menurutnya, pendekatan seperti itu bertentangan dengan esensi perdamaian sejati dan tidak menunjukkan rasa empati kepada korban.

"Dari pernyataan ini justru semakin menegaskan terlapor ini sangat tidak bijak," tambah Firman.

"Kan aneh masa mau mengajak berdamai lalu menetapkan syarat dengan ancaman proses hukum kepada korban. Ini kan sama sekali tidak menunjukkan sikap empati, justru ini sikap arogan sang ketua," tegasnya.

Sampai sekarang, perkembangan kasus dugaan penganiayaan ini masih berlangsung tanpa ada informasi pasti mengenai langkah hukum selanjutnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga