Sepanjang 2010 hingga 2024, 545 Anggota DPRD Terjerat Kasus, Yusuf Dumdum: Permainan di Bawah Meja Akan Semakin Gila

Repelita Jakarta - Data mencengangkan sepanjang 2010 hingga 2024 mencatat sebanyak 545 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlibat dalam berbagai kasus korupsi, gratifikasi, suap, serta penyalahgunaan anggaran menurut catatan Indonesia Corruption Watch.

Aktivis media sosial Yusuf Dumdum menyoroti angka tersebut sebagai alasan kuat untuk menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang belakangan semakin menguat setelah dukungan dari Partai Demokrat.

“Ada pepatah latin mengatakan, suara rakyat adalah suara Tuhan,” kata Yusuf seperti dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Namun prinsip kedaulatan rakyat itu kini terasa terancam dengan isu bahwa pemilihan kepala daerah akan dialihkan ke mekanisme DPRD dan partai politik.

“Tapi muncul kabar yang sangat-sangat mengejutkan, bahwa pilkada akan dipilih melalui DPRD, dipilih lewat partai,” ungkapnya.

Yusuf langsung mempertanyakan kredibilitas anggota legislatif daerah yang akan memegang peran penentu tersebut.

“Dan kalian tahu nggak bagaimana kualitas DPRD kita?," tanyanya.

“Nih, gue tunjukin ya, data dari Indonesia Corruption Watch. Jadi, sepanjang tahun 2010 hingga 2024, ada sebanyak 545 anggota DPRD yang terjerat korupsi, gratifikasi, suap, hingga penyalahgunaan anggaran,” jelas Yusuf.

Rekor buruk itu membuatnya khawatir bahwa sistem baru justru akan memperlebar celah penyimpangan.

“Coba bayangkan saja, separah itu anggota DPRD kita. Dan sekarang muncul wacana kepala daerah akan dipilih melalui DPRD. Lah ini kan gila,” tegasnya.

Ia juga mengamati kecenderungan partai politik yang mayoritas mendukung wacana tersebut.

“Nah, ada tujuh partai yang sepertinya sudah setuju, kecuali PDI Perjuangan yang menolak,” tambahnya.

Yusuf mengaku merasa ngeri membayangkan implikasi dari keputusan pemimpin daerah oleh elit partai.

“Jujur ya, gue ngebayangin kepala daerah dipilih DPRD, kok ngeri ya. Coba deh, renungkan saja,” ucapnya.

Skema itu berpotensi menciptakan lingkaran kekuasaan tertutup tanpa ruang bagi pihak berseberangan.

“Kepala daerah se-Indonesia ditentukan oleh partai-partai yang cuma mikirin soal kekuasaan. Bisa jadi ya, sudah gak ada lagi yang namanya oposisi. Permainan di bawah meja juga akan semakin gila-gila,” katanya.

Dampak lebih luas bahkan bisa menjalar hingga pemilihan presiden di masa depan.

“Dan tidak menutup kemungkinan, ke depan nanti, presiden juga akan bisa dipilih melalui DPR atau MPR,” terangnya.

Meskipun baru sebatas pembicaraan, Yusuf mengingatkan agar publik tetap waspada terhadap kemungkinan kemunduran demokrasi.

“Kita kembali lagi ke masa Orde Baru, tapi ini masih sebatas wacana,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga