
Repelita Jakarta - Indonesia secara resmi telah bergabung dengan lembaga internasional baru bernama Board of Peace.
Lembaga ini merupakan inisiatif mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mulai digagas sejak tahun lalu.
Tujuan utama dewan adalah memantau proses rehabilitasi kawasan Jalur Gaza pasca perang.
Seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia menegaskan bahwa kehadiran Indonesia harus menjadi kekuatan yang mandiri, tidak sekadar mengikuti agenda negara lain.
Keanggotaan Indonesia bersama beberapa negara Arab dinilai penting untuk memastikan suara Palestina tetap terdengar.
Meskipun tidak ada perwakilan resmi Palestina di dewan, partisipasi negara-negara Islam diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.
Dewan ini diharapkan menjadi alat untuk mengakhiri pendudukan Israel, bukan memperpanjang status quo.
Misi sejati Indonesia harus mendorong kemerdekaan penuh dan kedaulatan Palestina.
Apabila tujuan tersebut tidak tercapai, Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk meninggalkan keanggotaan dewan.
Pakar mengingatkan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dan berpihak pada kemerdekaan.
Negara ini tidak boleh kehilangan identitas dengan hanya menjadi pengikut agenda negara adidaya manapun.
Indonesia harus memiliki posisi jelas dan independen dalam setiap forum diplomasi internasional.
Penandatanganan piagam pendirian dewan dilakukan di Davos, Swiss, dengan dihadiri sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia.
Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, partisipasi Indonesia bersifat kemanusiaan dan perdamaian.
Fokusnya adalah menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan membuka akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya.
Setiap perkembangan keikutsertaan Indonesia dalam dewan akan terus dipantau publik dan para ahli.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

