Repelita Bandung - Desakan masyarakat Indonesia semakin menguat agar Presiden Prabowo Subianto segera mencabut keanggotaan Indonesia dalam BoP karena dianggap bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta semangat Gerakan Non-Blok.
Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menyatakan bahwa keikutsertaan dalam BoP jelas menyimpang dari Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang menjunjung tinggi kedaulatan bangsa serta keadilan global.
Menurutnya dukungan konsisten Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina serta kecaman terhadap pendudukan dan genosida oleh Israel menjadi landasan kuat mengapa keanggotaan tersebut merupakan kekeliruan fatal yang tidak boleh dipertahankan.
Majelis Ulama Indonesia juga secara tegas meminta pencabutan keanggotaan BoP karena lembaga itu dinilai tidak mampu memberikan kontribusi efektif bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Pernyataan MUI tersebut tertuang dalam Tausiyah Nomor 28/DP-MUI/III/2026 yang diterbitkan pada 1 Maret 2026 serta ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta.
M Rizal Fadillah menilai Presiden Prabowo berada dalam posisi dilematis akibat keputusan bergabung dengan BoP yang diambil tanpa kajian matang dan tanpa persetujuan luas dari rakyat.
Ia menekankan bahwa ancaman dari BRICS serta potensi jebakan dalam BoP harus segera dievaluasi secara mendalam oleh pemerintahan saat ini.
Serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran menurutnya membuktikan bahwa tujuan sebenarnya bukan perdamaian melainkan eskalasi perang.
BoP hanyalah kedok damai yang diciptakan Amerika dan Israel untuk menutupi agenda agresif mereka.
Aspirasi dari MUI serta berbagai kelompok masyarakat lainnya wajib menjadi perhatian serius agar tidak memicu tekanan publik yang lebih besar terhadap pemerintahan.
Mengabaikan desakan tersebut sama dengan mempercepat hilangnya kepercayaan rakyat dan mengancam kelangsungan kekuasaan.
Peringatan telah berulang kali disampaikan mulai dari isu penggantian Kapolri hingga kekacauan kebijakan luar negeri yang melenceng dari koridor konstitusi dan ideologi negara.
M Rizal Fadillah menegaskan ultimatum rakyat kini sangat tegas yaitu keluar dari BoP atau keluar dari Istana.
Bagi Presiden Prabowo yang ingin mempertahankan posisinya maka satu-satunya pilihan adalah segera mencabut keanggotaan BoP.
Situasi politik luar negeri Indonesia saat ini digambarkannya ibarat pesawat yang menjadi sasaran rudal dari pihak asing sehingga ruang gerak dan waktu semakin menyempit untuk menghindar.
Pengkhianat yang membocorkan data penting harus segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

