Prabowo Bentuk Satgas Kuala Keruk Sungai Dangkal, DPR Dukung Penuh Percepatan Anti-Banjir

Repelita Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan persetujuan atas pembentukan Satuan Tugas Kuala untuk mengatasi pendangkalan sungai.

Satgas ini akan mengutamakan kegiatan pengerukan pada sungai-sungai yang dangkal sebagai upaya mengurangi risiko banjir.

Alex menilai inisiatif tersebut sangat esensial dalam rangka mempercepat pemulihan daerah-daerah yang terkena musibah alam.

Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan memberikan manfaat penuh jika isu di bagian hulu serta jalur sungai belum ditangani secara menyeluruh.

“Kita dukung segala usaha Pemerintah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang alami bencana. Kita butuh percepatan karena iklim yang tidak lagi bersahabat,” ungkap Alex pada Sabtu (3/1/2026).

Anggota legislatif dari PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pemulihan kawasan hulu serta penormalan aliran sungai perlu dijadikan fokus utama di seluruh negeri.

Beberapa lokasi sudah memperlihatkan kerentanan tinggi terhadap genangan air karena penumpukan sedimen di dasar sungai.

Sikap mendukung yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan.

Ia menginginkan agar Satgas Kuala dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam merevitalisasi sungai pada zona-zona yang terdampak, khususnya di Aceh dan Sumatra.

“Kita dukung sepenuhnya semua upaya Pemerintah untuk melakukan revitalisasi sungai, untuk mencegah bencana sekaligus lebih bermanfaat untuk kehidupan masyarakat,” kata Ahmad Yohan.

Pembentukan Satgas Kuala sebelumnya mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo berdasarkan proposal Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Tugas pokok satgas meliputi pengerukan sungai yang terhambat endapan lumpur serta pengolahan air keruh menjadi sumber air yang dapat digunakan.

Pada rapat terbatas di Aceh Tamiang yang berlangsung Kamis (1/1/2025), Sjafrie menyampaikan konsep pengerukan untuk sungai yang langsung mengalir ke laut.

Pendekatan ini dianggap lebih praktis karena memudahkan akses peralatan berat melalui rute laut tanpa perlu membuka jalur baru dari darat.

“Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang, sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan,” ujar Sjafrie sambil menjelaskan proses pengerukan dan pembersihan dapat berjalan bersamaan.

Konsep tersebut juga memiliki potensi untuk diterapkan di daerah lain seperti Bireuen serta wilayah pantai yang menghadapi kendala serupa.

Presiden Prabowo memberikan tanggapan positif dan meminta pelaksanaan program melibatkan kerjasama antar berbagai pihak terkait.

Ia mengajak untuk melibatkan pemerintah setempat, perusahaan BUMN di sektor konstruksi, para ahli dari dunia akademik, hingga perusahaan internasional yang memiliki keahlian di bidang rekayasa besar.

“Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering,” kata Prabowo pada rapat itu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyumbang ide dengan mengusulkan penggunaan perangkat pengerukan berkekuatan tinggi milik perusahaan pertambangan di Bangka Belitung.

Atas usulan tersebut, Presiden Prabowo menekankan perlunya pelaksanaan pengerukan dalam skala luas.

Ia menyatakan bahwa aspek pembiayaan tidak akan menjadi hambatan selama inisiatif ini memiliki nilai strategis tinggi.

Pemerintah bersedia meningkatkan dana melebihi rencana semula jika diperlukan.

Setelah mendapat persetujuan presiden, Sjafrie mengumumkan bahwa Satgas Kuala telah resmi dibentuk.

Kegiatan operasional direncanakan mulai dalam dua minggu mendatang dengan prioritas awal di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga