DPR Dukung Pembentukan Satgas Kuala Prabowo untuk Pengerukan Sungai Cegah Banjir

Repelita Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pembentukan Satuan Tugas Kuala untuk menangani pendangkalan sungai.

Satgas ini akan berkonsentrasi pada kegiatan pengerukan sungai yang dianggap sebagai faktor utama penyebab banjir di berbagai wilayah.

Alex menekankan bahwa inisiatif pemerintah tersebut sangat krusial guna mempercepat proses pemulihan daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam.

Menurutnya, upaya perbaikan infrastruktur tidak akan memberikan hasil maksimal jika masalah di bagian hulu serta alur sungai belum tertangani terlebih dahulu.

“Kita dukung segala usaha Pemerintah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang alami bencana. Kita butuh percepatan karena iklim yang tidak lagi bersahabat,” kata Alex saat dihubungi pada Sabtu (3/1/2026).

Legislator dari PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa pemulihan kawasan hulu serta normalisasi aliran sungai harus dijadikan agenda prioritas di tingkat nasional.

Beberapa daerah sudah menunjukkan tanda-tanda kerentanan tinggi terhadap banjir akibat akumulasi endapan di dasar sungai.

Dukungan senada juga datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan.

Ia mengharapkan Satgas Kuala dapat beroperasi secara optimal dalam merevitalisasi sungai-sungai di zona terdampak, terutama di Aceh dan Sumatra.

“Kita dukung sepenuhnya semua upaya Pemerintah untuk melakukan revitalisasi sungai, untuk mencegah bencana sekaligus lebih bermanfaat untuk kehidupan masyarakat,” ujar Ahmad Yohan.

Pembentukan Satgas Kuala sebelumnya mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo atas usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Tugas utama satgas mencakup pengerukan sungai yang dangkal karena lumpur serta pengolahan air keruh menjadi sumber air layak pakai.

Dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2025), Sjafrie mempresentasikan pendekatan pengerukan untuk sungai yang langsung bermuara ke laut.

Cara ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan peralatan berat beroperasi melalui akses laut tanpa perlu membuka jalur darat baru.

“Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang, sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan,” jelas Sjafrie sambil menambahkan bahwa proses pengerukan dan pembersihan dapat dilakukan secara simultan.

Pendekatan serupa berpotensi diaplikasikan di lokasi lain seperti Bireuen serta wilayah pesisir yang menghadapi isu pendangkalan.

Presiden Prabowo menyambut baik rencana tersebut dan meminta pelaksanaannya melibatkan koordinasi antarlembaga secara intensif.

Ia mendorong partisipasi dari pemerintah daerah, perusahaan BUMN bidang konstruksi, pakar teknik dari perguruan tinggi, hingga perusahaan internasional yang berpengalaman di proyek rekayasa skala besar.

“Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering,” kata Prabowo dalam kesempatan itu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penggunaan teknologi pengerukan berkapasitas tinggi yang dimiliki perusahaan tambang di Bangka Belitung.

Menanggapi saran tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa operasi pengerukan harus dilaksanakan dalam skala masif.

Ia memastikan bahwa kendala dana tidak akan menjadi penghalang selama program tersebut memiliki nilai strategis tinggi.

Pemerintah siap meningkatkan alokasi anggaran melebihi proposal awal jika diperlukan.

Setelah mendapatkan lampu hijau dari Presiden, Sjafrie menyatakan bahwa Satgas Kuala telah resmi terbentuk.

Operasi dijadwalkan dimulai dalam waktu dua minggu ke depan dengan lokasi prioritas pertama di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga