Partai Demokrat Balik Arah Dukung Pilkada oleh DPRD, Bertentangan dengan Penolakan SBY 2014

Repelita Jakarta - Sikap Partai Demokrat yang kini mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan penolakan tegas dari Ketua Majelis Tinggi partai, Susilo Bambang Yudhoyono, satu dekade silam.

Unggahan lama Susilo Bambang Yudhoyono di platform X pada tahun 2014 kembali ramai dibagikan dan menjadi bahan diskusi publik pada 8 Januari 2026.

Kala itu, sebagai presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan legitimasi DPRD untuk memilih kepala daerah.

Menurutnya, mandat semacam itu sama saja dengan merampas kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat.

"Siapa yg beri mandat pd DPRD skrg utk pilih kepala daerah? Berarti kedaulatan diambil DPRD. Apa DPRD mau bagi-bagi? Rakyat dikemanakan?" kata SBY melalui akun X pribadinya @SBYudhoyono.

Saat ini, posisi resmi Partai Demokrat telah bergeser sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto serta mayoritas partai pendukung pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan keselarasan tersebut dalam menyikapi mekanisme pilkada.

Partai Demokrat melihat pemilihan oleh DPRD sebagai alternatif yang layak dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah.

Opsi ini dinilai dapat menyaring kepemimpinan berkualitas lebih baik serta menjaga kestabilan politik nasional.

Herman Khaeron menekankan bahwa apapun sistem yang akhirnya dipilih, prinsip demokrasi harus tetap terjaga.

Suara rakyat wajib dihormati dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Persatuan bangsa harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara.

Perubahan sikap ini mencerminkan dinamika politik koalisi di era pemerintahan saat ini.

Partai Demokrat memposisikan diri sebagai bagian dari barisan pendukung utama Presiden Prabowo Subianto.

Kontrast antara pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono di masa lalu dengan kebijakan partai sekarang menjadi sorotan netizen.

Diskusi publik mengenai kedaulatan rakyat versus efisiensi sistem pemilihan kembali mengemuka.

Perdebatan ini menambah kompleksitas wacana revisi undang-undang pemilihan kepala daerah yang sedang bergulir di parlemen.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga