Mantan Mensesneg Bambang Kesowo Kritik Gaya Kepemimpinan Prabowo Dinilai Masih Bermental Kampanye dan Kurang Negarawan

Repelita Jakarta - Pengguna akun X @FelixSGL1 membagikan informasi mengenai kritik dari mantan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo terhadap gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut postingan tersebut, Bambang Kesowo menyatakan kemarahan besar atas perilaku Prabowo yang dinilai tidak mencerminkan sikap negarawan.

Kritik tersebut berfokus pada penggunaan retorika yang masih mirip dengan masa kampanye pemilu.

Prabowo dianggap belum mampu membedakan secara tegas antara peran sebagai presiden dengan posisi sebagai figur partai politik.

Hal ini terlihat dari cara ia menyampaikan arahan dalam rapat kabinet yang cenderung bertele-tele dan kurang substantif.

Arahan dalam rapat terakhir disebut sudah berlangsung satu jam namun isinya tidak jelas dan jauh dari direktif yang berwibawa.

Kondisi ini tidak hanya terjadi pada pidato seremonial, melainkan juga dalam forum internal pemerintahan.

Bambang Kesowo yang memiliki pengalaman panjang di Sekretariat Negara membandingkan dengan era Presiden Soeharto yang dikenalnya secara pribadi.

Soeharto selalu menunjukkan pengukuran kata serta kewibawaan tinggi dalam setiap urusan kenegaraan.

Jika Bambang membuat teks arahan seperti yang dilakukan sekarang, ia yakin akan langsung diberhentikan.

Presiden-presiden setelah Soeharto seperti Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi selalu menghormati dan menyakralkan momen-momen kenegaraan.

Mereka menghindari nuansa politik partisan dan menonjolkan sikap sebagai pemimpin bangsa.

Sikap tersebut belum terlihat pada Prabowo Subianto hingga saat ini.

Bahkan Jokowi di awal masa jabatannya yang sempat dikritik, akhirnya mampu menampilkan kepemimpinan kenegaraan yang lebih baik.

Kritik ini juga mengaitkan dengan pernyataan Megawati mengenai dikotomi antara presiden sebagai politisi dengan pemimpin sebagai pengayom bangsa.

Prabowo dinilai belum mencapai tahap tersebut.

Inti pesan adalah perlunya refleksi bersama agar presiden mendapat dukungan dari tim yang memahami etika kenegaraan.

Tim tersebut harus berani memberikan koreksi jika diperlukan.

Tanpa hal itu, situasi akan sulit berubah dan terkesan aneh dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Postingan ini juga menyebut bahwa beberapa menteri seharusnya memiliki keberanian untuk menyatakan ketidaksetujuan atau melakukan koreksi terhadap presiden jika ada kesalahan.

Kritik serupa belum terlihat dari Menteri Sekretaris Negara saat ini.

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga