Beban Bunga Utang 2026 Melonjak Rp599 Triliun, Tekan Ruang Fiskal dan Program Pembangunan

Repelita Jakarta - Beban pembayaran bunga utang kembali menjadi tekanan utama bagi keuangan negara sepanjang tahun 2026 dengan alokasi mencapai Rp599,44 triliun.

Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp552,1 triliun.

Peningkatan signifikan ini terutama dipicu oleh bunga dari instrumen utang domestik yang memberikan beban ekstra pada kapasitas fiskal APBN.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa lonjakan ini bukan muncul secara mendadak.

Melainkan merupakan hasil kumulatif dari strategi pembiayaan yang sangat bergantung pada dinamika pasar.

Ditambah lagi dengan efek kenaikan tingkat suku bunga internasional akibat kebijakan pengetatan moneter di ekonomi maju.

“Kenaikan suku bunga global membuat biaya pembiayaan ulang Surat Berharga Negara semakin mahal, sementara struktur pembiayaan pemerintah sangat sensitif terhadap perubahan pasar,” ujar Rizal.

Situasi semakin berat karena akumulasi utang besar pada periode pandemi 2020 hingga 2021 ketika defisit anggaran melonjak melebihi 6 persen dari PDB.

Utang yang ditarik secara masif pada masa itu kini memasuki fase jatuh tempo.

Namun harus dilunasi dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat penerbitan awal.

Meskipun rasio utang terhadap produk domestik bruto masih berada di level 39 hingga 40 persen.

Rizal menekankan bahwa metrik tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kerentanan fiskal secara keseluruhan.

Perhatian lebih harus diberikan pada proporsi beban bunga relatif terhadap pendapatan negara yang terus merangkak naik.

“Rasio pembayaran bunga Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan sejumlah negara Asia. Dampaknya, arus kas fiskal semakin tertekan dan ruang belanja pemerintah menyempit,” katanya.

Pembengkakan beban bunga secara langsung mengurangi dana yang tersedia untuk program pembangunan infrastruktur serta jaring pengaman sosial.

Setiap peningkatan biaya bunga semakin membatasi kemampuan pemerintah dalam mendanai inisiatif prioritas nasional.

Kondisi ini memunculkan seruan untuk melakukan review mendalam terhadap proyek-proyek berskala besar yang menyerap anggaran signifikan.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Solo, Lukman Hakim, menyarankan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara ditelaah kembali mengingat tekanan utang serta bunga yang semakin masif.

Lukman menyoroti bahwa indikator rasio pelayanan utang serta rasio utang terhadap pendapatan menunjukkan pola kenaikan yang mengkhawatirkan.

Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban pembayaran semakin menggerus daya tahan fiskal negara.

Dalam situasi demikian, proyek yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi langsung berpotensi memperkecil fleksibilitas kebijakan pemerintah.

“Penggunaan anggaran seharusnya diprioritaskan pada sektor-sektor produktif seperti pertanian dan industri yang memiliki efek berganda kuat terhadap perekonomian,” ungkapnya.

Tanpa adanya penyesuaian strategi fiskal serta evaluasi ketat terhadap pengeluaran besar.

Beban bunga utang berisiko terus membesar dan mengganggu peran APBN sebagai alat utama pembangunan serta penyeimbang ekonomi nasional.

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga