Mahfud MD Peringatkan: Tahun 2026 Bakal Panas Politik Menuju Pemilu 2029

Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan peringatan tegas di penghujung pergantian tahun menuju 2026.

Ia memperkirakan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode penuh gejolak dengan intensitas politik yang tinggi dan sulit dihindari.

Faktor pemicu utama adalah persiapan menuju pemilihan umum 2029 yang sudah mulai memanaskan suasana sejak akhir 2025.

Beberapa isu krusial yang disebutkan meliputi usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD serta konsep koalisi tetap antarpartai.

Kedua wacana tersebut berpotensi memicu perdebatan sengit di parlemen serta persaingan antar kekuatan politik yang berdampak luas.

“Tahun 2026 ini tidak bisa dihindari akan terjadi dinamika politik yang panas,” ungkap Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada Jumat malam (2/1/2026).

Isu-isu sensitif akan mulai bergulir di DPR terkait revisi undang-undang pemilu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden.

Situasi semakin kompleks dengan munculnya gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.

Mahfud mengakui bahwa secara hukum tata negara, opsi tersebut masih dimungkinkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2014 yang membolehkan pilkada langsung maupun tidak langsung.

“Kalau kembali ke pilkada tidak langsung, itu sah secara yuridis. Tapi secara politik, bisa dianggap kemunduran demokrasi. Ini murni pilihan politik,” tegasnya.

Seluruh rangkaian diskusi ini diprediksi akan menciptakan ketegangan baik antarpartai maupun di dalam struktur internal masing-masing partai.

Apalagi jika disertai wacana pembentukan aliansi permanen antara partai-partai besar untuk mempertahankan dominasi serta membatasi ruang gerak partai kecil.

Di luar ranah politik, Mahfud juga menyoroti tantangan serius di sektor hukum dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sepanjang 2026.

Ia mengkhawatirkan potensi penyelewengan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif serta kesepakatan pengakuan bersalah.

Menurut Mahfud, berbagai persoalan politik dan hukum pada 2026 hanya dapat diatasi melalui sikap kenegarawanan yang matang serta persiapan yang dilakukan sejak awal.

Ia menyarankan agar DPR segera mengawali pembahasan rancangan undang-undang pemilu serta pilkada paling telat pada pertengahan tahun tersebut.

“Tahun 2026 akan menentukan arah demokrasi dan hukum kita ke depan,” katanya.

Mahfud mengakhiri pesannya dengan doa agar bangsa Indonesia dapat menghadapi segala ujian tersebut dengan penuh kebijaksanaan di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga