[HEBOH] Kartun Satir Sindir Usul Pilkada oleh DPRD: Saweran Tetap Ada, Hanya Pindah dari Rakyat ke Partai

Repelita Jakarta - Sebuah ilustrasi kartun satir yang menggambarkan tiga tokoh politik sedang berdiskusi tentang sistem pemilihan kepala daerah kembali ramai dibagikan di media sosial pada awal Januari 2026.

Kartun tersebut menampilkan tiga figur karikatur yang mewakili pandangan berbeda mengenai pilkada langsung versus pilkada tidak langsung.

Figur pertama, digambarkan dengan jas dan dasi merah, menyatakan bahwa pilkada langsung cenderung memboroskan anggaran serta rawan praktik politik uang.

Ia kemudian menyimpulkan bahwa sebaiknya pilkada dilakukan secara tidak langsung melalui pemilihan oleh anggota DPRD.

Figur kedua, berpakaian batik loreng dengan ekspresi tertawa lebar, mengkritik pilkada langsung karena hanya mendapat dukungan finansial dari masyarakat yang dianggap kurang berpengetahuan dan ekonomi lemah.

Figur ketiga, mengenakan peci hitam serta baju hijau, menanggapi dengan menyatakan bahwa jika pilkada dipilih oleh DPRD, maka dukungan finansial justru akan datang dari partai politik serta anggota dewan itu sendiri.

Ilustrasi ini secara implisit menyindir bahwa dalam kedua sistem tersebut, tetap ada potensi intervensi uang atau saweran dari pihak tertentu.

Kartun yang beredar luas tersebut memicu berbagai tanggapan dari warganet yang melihatnya sebagai cerminan ironis dalam perdebatan mekanisme demokrasi lokal.

Beberapa pengguna media sosial menilai gambar itu berhasil menyoroti hipokrisi argumen dari berbagai kubu politik terkait biaya dan integritas pilkada.

Diskusi serupa sering muncul setiap kali wacana pengembalian pilkada tidak langsung ke DPRD kembali mengemuka di tingkat legislatif nasional.

Hingga kini, sistem pilkada langsung masih diterapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, meski kerap dikritik dari sisi efisiensi anggaran dan potensi korupsi.

Kartun satir ini menjadi salah satu bentuk ekspresi publik yang menggambarkan keraguan masyarakat terhadap kemurnian argumen dalam isu pemilihan kepala daerah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga