Ruly Achdiat Santabrata Bongkar Biaya 20 Miliar Masuk DPR, Tolak Pilkada DPRD karena Politik Uang Tetap Ada

 

Repelita Jakarta - Anggota DPR RI Ruly Achdiat Santabrata secara tegas menanggapi dukungan Majelis Ulama Indonesia terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Ia mengungkapkan pengalamannya sendiri pernah mengeluarkan dana hingga dua puluh miliar rupiah untuk berkampanye dan berhasil menduduki kursi di Senayan.

Pengakuan tersebut disampaikan sebagai ilustrasi bahwa sumber utama politik uang berasal dari kalangan politisi serta elit partai, bukan dari masyarakat biasa.

Ruly mempertanyakan mengapa pengawasan ketat tidak lebih dulu diterapkan pada elit politik sebelum mencabut hak pilih langsung rakyat.

Menurutnya, mengubah pilkada menjadi dipilih DPRD hanya akan memindahkan arena praktik politik uang, bukan menghilangkannya.

Jika sistem tidak langsung diterapkan, transaksi sogok justru lebih mudah terjadi di kalangan elit melalui kesepakatan jabatan atau proyek.

Proses tertutup semacam itu sulit diawasi oleh Bawaslu maupun KPK karena tidak ada kampanye publik yang transparan.

Ruly menilai usulan tersebut berisiko melemahkan demokrasi lokal dengan menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin daerah secara langsung.

Kepala daerah terpilih melalui DPRD cenderung lebih setia kepada partai daripada kepada aspirasi warga.

Hal ini pada akhirnya menggeser kekuasaan ke oligarki partai, di mana masyarakat hanya menerima dampak kebijakan tanpa memiliki suara kuat.

Ia menyatakan kebingungan atas ketidakmampuan elit partai mengendalikan kadernya dari korupsi serta politik uang internal.

Jika partai gagal mengatur anggotanya sendiri, bagaimana mereka layak dipercaya mengatur nasib bangsa secara keseluruhan.

Ruly menegaskan bahwa yang menyebarkan uang untuk menang adalah politisi, bukan rakyat yang meminta.

Ia mengkritik sikap elit politik yang dinilai tidak mampu mengidentifikasi akar masalah secara mendalam.

Tanpa pemahaman akar permasalahan, sulit bagi mereka merumuskan solusi yang efektif.

Ruly mengakhiri tanggapannya dengan nada prihatin bahwa Indonesia menghadapi jutaan persoalan dan memohon ampunan atas ketidakmampuan menyelesaikan masalah sendiri.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga