Gatot Nurmantyo Kritik Polri: Pernyataan Kapolri Gaya Komunikasi Mirip 'Bahasa Konflik' Sarat Politik dan Intimidatif

Repelita Bandung - Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo secara terbuka mengkritik institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam sebuah kuliah umum di Universitas Sangga Buana YPKP.

Kritik tersebut disampaikan dalam acara bertajuk Menuju Indonesia 2045 Anak Muda Demokrasi dan Pertahanan Bangsa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026.

Gatot menyampaikan kegelisahannya atas sejumlah langkah dan pernyataan yang dinilainya bermasalah dari tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

Ia secara khusus menyoroti pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menurutnya sarat dengan muatan politis.

Gatot khawatir bahwa pernyataan semacam itu bisa memicu kegaduhan di masyarakat dan melenceng dari prinsip netralitas yang wajib dijaga oleh aparat penegak hukum.

Tak cuma substansinya gaya komunikasi Kapolri juga menjadi sasaran kritik dari mantan panglima tersebut.

Gatot merasa gaya komunikasi yang digunakan mirip dengan bahasa konflik yang seharusnya dihindari oleh penegak hukum.

Penggunaan diksi semacam itu tidak pantas disampaikan oleh aparat penegak hukum karena dapat menimbulkan kesan intimidatif dan mencederai iklim demokrasi ujarnya tegas.

Di sisi lain Gatot juga menyinggung kebijakan internal Kepolisian Republik Indonesia yang ia anggap kontroversial.

Pembentukan tim reformasi tandingan dan terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 10 masuk dalam daftar sorotannya.

Aturan itu dinilainya justru mempersempit ruang untuk koreksi dan pengawasan terhadap tubuh Kepolisian Republik Indonesia sendiri.

Dalam orasinya yang cukup panjang Gatot mempertanyakan sasaran dari semua sikap yang ditunjukkan institusi berlogo merah tersebut.

Ia memiliki penafsiran sendiri yang cukup mendalam mengenai dinamika yang terjadi di tubuh kepolisian.

Menurut Gatot sikap-sikap tersebut bisa saja dimaknai sebagai bentuk pengujian terhadap kewenangan Presiden Republik Indonesia.

Padahal konstitusi dengan jelas menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di negara ini.

Namun begitu di akhir penyampaiannya Gatot mencoba menutup dengan nada reflektif dan penuh harapan.

Ia menekankan betapa pentingnya kesetiaan mutlak kepada negara dan konstitusi bagi seluruh komponen bangsa.

Harapannya kritik yang ia sampaikan di forum akademik itu bisa menjadi bahan renungan bersama bagi semua pihak.

Khususnya bagi generasi muda dalam menjaga demokrasi pertahanan bangsa dan masa depan Indonesia menuju 2045 pungkas mantan Panglima tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diketahui menolak gagasan Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah kementerian.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Kapolri Kapolda seluruh Indonesia dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin 26 Januari 2026.

Dalam rapat kerja itu Kapolri bukan hanya menyatakan menolak Kepolisian Republik Indonesia di bawah Kementerian.

Ia juga menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan mempertahankan Kepolisian Republik Indonesia tetap pada marwahnya.

Saya tegaskan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian tegas Listyo disambut riuh tepuk tangan Anggota Komisi III.

Dia menilai meletakkan institusi Kepolisian Republik Indonesia di bawah kementerian sama dengan melemahkan kepolisian dan melemahkan presiden.

Saya anggap meletakkan Polri di bawah Kementerian sama saja melemahkan institusi Polri melemahkan negara dan melemahkan presiden ujarnya.

Oleh karena itu apabila ada pilihan apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian Kapolri tetap memimpin saya memilih Kapolri saja yang dicopot ujarnya menegaskan posisinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok