MUI Kecam Keanggotaan Indonesia di Board of Peace, Dinilai Abaikan Kepentingan Palestina

 

Repelita Jakarta - Keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional bernama Board of Peace untuk Gaza menuai kritik tajam dari Majelis Ulama Indonesia.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH M Cholil Nafis secara tegas menyatakan bahwa langkah pemerintah tersebut dinilai tidak menguntungkan perjuangan rakyat Palestina.

Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina tegas Cholil Nafis melalui akun pribadinya di platform X pada Jumat 30 Januari 2026.

Menurutnya skema yang diusung forum tersebut tidak akan membawa pada penyelesaian konflik yang substansial dan adil bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Kritik dari Majelis Ulama Indonesia tidak hanya menyasar substansi kebijakan tetapi juga aspek administratif dan keuangan yang terkait.

Cholil Nafis mengungkapkan keheranannya karena Indonesia masih dikenai kontribusi keuangan untuk keanggotaan di forum yang dianggapnya bermasalah.

Anehnya lagi Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja ujarnya merujuk pada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia ini berangkat dari prinsip bahwa perdamaian tidak boleh mengabaikan hak dasar suatu bangsa untuk merdeka.

Cholil Nafis menegaskan bahwa jalan damai haruslah berkeadilan dan menghormati kedaulatan penuh rakyat Palestina di tanah air mereka.

Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak martabat dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah ke sana paparnya.

Pernyataan keras dari salah satu pimpinan tertinggi Majelis Ulama Indonesia ini menyiratkan kekecewaan atas kebijakan luar negeri pemerintah terkait isu Palestina.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono telah memberikan penjelasan mengenai bergabungnya Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian Dunia.

Alasan utamanya adalah agar Indonesia dapat mengawal kebijakan dewan tersebut agar tetap sejalan dengan tujuan kemerdekaan Palestina.

Sugiono mengatakan kehadiran Indonesia dinilai penting untuk memberikan masukan saran serta pengaruh politik agar langkah-langkah yang diambil bersifat nyata.

Kehadiran Board of Peace ini adalah langkah yang konkret dan tangible setelah sekian lama agar upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara kata Sugiono dalam keterangan tertulis pada Sabtu 24 Januari 2026.

Dia mengatakan bahwa sejak awal Indonesia sudah terlibat dan konsisten menyuarakan pentingnya perdamaian bagi rakyat Palestina.

Oleh karena piagam pembentukan Dewan Perdamaian ditandatangani dalam proses yang relatif cepat Presiden Prabowo memutuskan Indonesia harus berada di dalamnya.

Menurut Menteri Luar Negeri keanggotaan Indonesia menjadi langkah strategis agar suara Indonesia bisa langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Isu ini diprediksi akan terus mengemuka seiring dengan komitmen Indonesia yang selama ini selalu menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga