Drama Hukum Ijazah Jokowi Berlanjut, Mantan Sekutu Kini Saling Gigit, Fajar Nugros: Gokil Banget Jokowi, Guru Besar Ilmu Politik Beneran

 

Repelita Jakarta - Kasus polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas dengan adanya aksi saling melapor di antara pihak-pihak yang sebelumnya terlibat.

Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana telah melaporkan Roy Suryo beserta pengacaranya, Ahmad Khozinudin, ke Polda Metro Jaya pada Minggu (25/1/2026) dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik dan fitnah.

Pelaporan tersebut dilakukan setelah kedua pelapor sebelumnya mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menyusul pertemuan dengan Jokowi di Solo.

Mekanisme restorative justice dalam pertemuan itu menghapus status tersangka mereka, namun justru memicu gelombang baru konflik hukum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan masuknya laporan tersebut, dengan menyatakan bahwa para pelapor merasa nama baik mereka telah dicemarkan oleh pernyataan-pernyataan yang disampaikan terlapor melalui berbagai media.

Sebagai bentuk pembelaan diri, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, membalas dengan melaporkan kembali Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Khozinudin menilai langkah hukum yang diambil oleh kedua mantan sekutu mereka itu merupakan suatu kezaliman yang perlu dilawan.

Ia juga menyiratkan adanya pengaruh dari kekuatan tertentu di balik layar yang berusaha memecah persatuan para aktivis yang selama ini vokal mengangkat isu dugaan ketidakabsahan ijazah presiden.

Drama hukum yang berlarut-larut ini menarik perhatian publik, termasuk dari kalangan seniman dan pegiat media sosial. Fajar Nugros, seorang sutradara film, menyampaikan komentarnya melalui platform X pada Sabtu (31/1/2026) dengan menulis, "Gokil banget Jokowi.

Sekarang dia membuat lawannya terpecah dan berantem sendiri." Dalam cuitan yang sama, ia menambahkan pujian, "Jokowi bisa rilek dan fokus dengan kesehatannya. Guru besar ilmu politik beneran!"

Di sisi lain, Joko Widodo sebagai pihak yang namanya terus disebut dalam kasus ini menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan hukum tersebut hingga ke meja hijau.

Ia menyatakan bahwa proses pengadilan diperlukan sebagai forum resmi untuk menampilkan bukti-bukti yang dimilikinya terkait keabsahan ijazahnya.

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan bahwa pintu maaf secara pribadi selalu terbuka, seraya menegaskan pemisahan yang jelas antara urusan hukum yang sedang berjalan dengan hubungan keperdataan antarindividu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga