Analisis Drone Emprit: Penolakan Pilkada DPRD Gaduh di Medsos tapi Terpecah, Elite Politik Santai Manuver

Repelita Jakarta - Analisis data dari Drone Emprit mengungkap bahwa meskipun penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD terlihat ramai di jagat maya, namun elite politik tetap memiliki ruang gerak yang leluasa.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menyoroti bahwa kegaduhan penolakan tersebut tidak pernah membentuk kesatuan opini yang kuat dan terkoordinasi.

“Bagi mereka yang berharap Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, ada satu pesan penting dan tidak sepenuhnya nyaman dari data Drone Emprit, media sosial memang gaduh menolak, tetapi tidak pernah satu suara,” tulis Ismail Fahmi di akun X @ismailfahmi pada 8 Januari 2026.

Ia menilai bahwa kondisi perpecahan suara justru menjadi keuntungan bagi para pengambil keputusan di tingkat atas.

"Dan dalam politik, ketidaksatuan suara penolakan sering kali bukan tanda kemenangan, melainkan celah peluang,” katanya.

Pemantauan selama kurun 5 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026 mencatat lebih dari sepuluh ribu diskusi dengan interaksi mencapai angka 9,19 juta di seluruh platform digital.

Walaupun jumlahnya signifikan, arah pembahasan tetap terbelah tanpa adanya kesepakatan bersama.

“Bagi sebagian publik, ini jelas kemunduran demokrasi. Namun bagi sebagian lainnya, ini solusi pragmatis,” ungkap Ismail Fahmi.

Perbedaan pandangan ini membuat elite politik tidak menghadapi tekanan yang terlalu berat dari opini publik.

Di ranah media daring konvensional, dari ribuan artikel yang diamati, lebih dari separuh atau 52,6 persen justru menyampaikan nada mendukung wacana tersebut.

“Media berperan sebagai ruang normalisasi wacana, bukan ruang pertarungan emosi,” jelasnya.

Fokus pemberitaan sering kali pada penghematan biaya negara, dasar konstitusional, serta potensi stabilitas sistem pemerintahan.

Sementara itu, platform X menjadi tempat perlawanan paling lantang dengan tujuh puluh persen lebih sentimen negatif dari ribuan unggahan.

Kata-kata kunci yang dominan mencakup perampasan hak, bayang-bayang masa otoriter, serta kembalinya kewenangan legislatif seperti era sebelumnya.

“Masalahnya bukan pada kekuatan argumen, tetapi pada cakupan sosialnya. Twitter/X adalah ruang opini elite-digital. Ia nyaring, cepat viral, tetapi tidak selalu merepresentasikan mayoritas pemilih secara sosiologis,” tambahnya.

Pada Facebook serta Instagram, pola opini cenderung lebih netral dengan sentimen negatif berada di sekitar angka lima puluh persen.

“Ini berarti satu hal penting, publik tidak sepakat tentang apa yang salah dan apa solusinya,” papar Ismail Fahmi.

Sebagian masyarakat mengakui bahwa sistem pemilihan langsung selama ini memakan biaya besar, melelahkan, serta berpotensi memicu konflik sosial.

YouTube menampilkan keseimbangan relatif dengan mayoritas positif, sementara TikTok mencatat interaksi terbanyak dengan sentimen mendukung mencapai empat puluh persen lebih.

“Di sini, Pilkada oleh DPRD tidak selalu dibaca sebagai pengkhianatan demokrasi, melainkan sebagai opsi kebijakan yang sah untuk diperdebatkan,” ujarnya.

Ketika sebuah gagasan sudah memasuki tahap perdebatan publik yang terbuka, itu menandakan telah mendapat pijakan awal di masyarakat.

Ismail Fahmi menyampaikan peringatan kepada para pembela pemilihan langsung bahwa situasi ini harus dijadikan sinyal waspada.

“Masalahnya bukan sekadar penolakan belum cukup keras, tetapi belum cukup menyatu,” katanya.

Perbedaan fokus antara perlindungan hak politik dengan pertimbangan efisiensi serta trauma masa lalu dengan kejenuhan proses demokrasi membuat resistensi sulit terbentuk secara kompak.

"Mereka hanya perlu ketiadaan perlawanan yang solid dan konsisten lintas platform,” tandasnya.

Kegaduhan di media sosial sering kali keliru diartikan sebagai dominasi suara rakyat.

“Data menunjukkan sebaliknya. Kegaduhan tanpa konsensus justru membuka ruang keputusan elite,” pungkas Ismail Fahmi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga