AH Bimo Suryono Soroti Stand-Up Pandji: Anies Tak Disentuh, Kritik Dinilai Timbulkan Persepsi Pilih Kasih

 

Repelita Jakarta - Mantan Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri periode 2015-2021, AH Bimo Suryono, menilai pertunjukan stand-up comedy spesial Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono telah menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan narasi persatuan.

Ia mengakui bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak yang dilindungi, tetapi pelaksanaannya harus disertai konteks yang sesuai serta kesadaran akan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan polarisasi baru.

Bimo menyoroti bahwa di saat rakyat mengharapkan penguatan semangat kebangsaan, publik malah mendapatkan konten yang menjadikan figur negara dan institusi penting sebagai bahan tertawaan.

“Di saat rakyat berharap narasi persatuan dan semangat kebangsaan, publik justru disuguhi konten yang mempersoalkan dan menertawakan figur-figur negara serta institusi strategis," kata Bimo melalui keterangannya pada Rabu (7/1).

Meskipun tidak menolak kritik sebagai bagian esensial dari demokrasi, ia menganggap mengejek pemimpin nasional mencerminkan kurangnya kepekaan etika serta pengabaian terhadap timing dan dampak luas.

“Ini bukan soal antikritik, melainkan soal cara, waktu, dan dampaknya,” imbuhnya.

Menurut Bimo, kritik yang konstruktif harus mampu membangun kedewasaan serta kesadaran kolektif masyarakat, bukan menghasilkan gelombang sinisme yang justru menggerus kepercayaan rakyat terhadap negara.

“Kritik yang sehat seharusnya membangun kesadaran dan kedewasaan publik, bukan memproduksi sinisme kolektif yang justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” ucapnya.

Ia secara khusus mencatat bahwa dalam materi tersebut, nama Anies Baswedan sama sekali tidak disentuh oleh Pandji Pragiwaksono, sehingga menimbulkan kesan adanya ketidakseimbangan yang signifikan.

Ketidakseimbangan ini pada gilirannya memunculkan persepsi bahwa kritik yang disampaikan lebih mencerminkan preferensi politik tertentu daripada kritik murni yang dibalut dalam seni.

“Ketika kritik hanya diarahkan ke satu kubu dan membiarkan kubu lain steril dari sentuhan, publik berhak bertanya bahwa ini kritik yang jujur atau preferensi politik yang dibungkus seni?” ujarnya.

Bimo menegaskan bahwa masyarakat yang menginginkan pemerintahan stabil tetap membutuhkan kritik, namun kritik tersebut harus memberikan harapan bukan hanya ejekan berkelanjutan.

“Pemerintah membutuhkan kritik, tetapi rakyat juga membutuhkan harapan. Jika ruang publik terus diisi ejekan dan sinisme, yang melemah bukan hanya pemerintah, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” kata Bimo.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk menerapkan standar kritik yang adil dan bermartabat, termasuk kesediaan para pengkritik untuk melakukan introspeksi diri.

“Mengkritik itu bukan sekadar menunjuk ke luar, tetapi juga keberanian bercermin ke dalam. Tanpa itu, kritik akan kehilangan bobot moralnya,” tutur Bimo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga