Agus Wahid: Isu Ijazah Palsu Tumbuhkan Perlawanan Politik Besar Demokrat dan PDIP

 

Repelita Jakarta - Analis Politik Agus Wahid kembali menyampaikan pandangannya mengenai polemik tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ketujuh Republik Indonesia.

Ia secara khusus menyoroti tanggapan yang diberikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri yang disebut memiliki peran dalam menguatnya isu tersebut.

Menurut Agus, secara logika setiap tuduhan tanpa dasar fakta yang kuat sudah sewajarnya menimbulkan reaksi yang keras dari pihak yang dituding.

Hal tersebut terutama ketika tuduhan itu menyangkut nama besar dan reputasi politik seorang figur publik yang telah mapan.

Bagi SBY dan Megawati, persoalan yang muncul bukan sekadar masalah pencemaran nama baik pribadi semata melainkan juga menyangkut reputasi partai politik yang mereka pimpin serta para kader di dalamnya.

Langkah hukum yang diambil oleh kedua mantan presiden tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai bentuk rivalitas politik biasa antar kelompok.

Itulah sebabnya tuduhan dari Jokowi ditanggapi dengan sangat serius oleh kedua tokoh nasional tersebut.

Agus menegaskan bahwa respons hukum itu menunjukkan isu ijazah telah berkembang menjadi persoalan substantif yang berpotensi memicu dinamika politik lebih luas.

Ia menambahkan bahwa gelombang perlawanan terhadap Jokowi justru semakin membesar setelah munculnya berbagai tuduhan dari pihaknya.

Barisan penentang kini tidak hanya terdiri dari sejumlah figur individu seperti Roy Suryo, Rismon, dr. Tifa, dan Bambang Tri.

Kelompok penentang itu telah meluas hingga mencakup basis politik besar seperti partai Demokrat dan partai berlogo Banteng yang memiliki jumlah pendukung sangat signifikan.

Agus memperingatkan bahwa eskalasi konflik ini berpotensi melampaui batas perang opini yang terjadi di ruang publik.

Konflik horizontal merupakan kemungkinan yang sangat terbuka jika situasi terus dibiarkan tanpa adanya penyelesaian yang jelas dan tegas.

Ia kemudian mengaitkan potensi konflik tersebut dengan latar belakang ideologis yang menurutnya melekat pada diri Jokowi.

Desain konflik itu patut dicurigai sejalan dengan fakta bahwa Jokowi dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua kandung yang menganut ideologi komunis.

Ideologi tersebut identik dengan strategi adu domba dan politik fitnah yang telah dikenal luas dalam sejarah.

Karakter kepemimpinan Jokowi dinilainya sangat terbuka untuk menempelkan model devide et impera serta fitnah kanan-kiri selama menjalankan kekuasaan.

Oleh karena itu, kekhawatiran akan terjadinya konflik horizontal bukanlah suatu hal yang tanpa dasar sama sekali.

Dana yang dimiliki Jokowi sangatlah besar disamping dukungan dari masyarakat overseas of China, pemimpin Negeri Bambu, serta kaum oligarki yang merasa nyaman berkolaborasi.

Dimensi geopolitik dan pengembangan ideologi tertentu juga dinilai ikut membentuk serta memperkeruh dinamika konflik yang terjadi saat ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga