Zulkifli Hasan dan Rekam Jejak Pelepasan Hutan Terbesar yang Kembali Dipertanyakan

 

Repelita Jakarta - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda beberapa daerah di Sumatera kembali mengingatkan publik pada persoalan deforestasi yang terjadi dalam kurun waktu panjang.

Sorotan kini beralih pada rekam kebijakan Zulkifli Hasan terkait pelepasan kawasan hutan untuk aktivitas perkebunan selama masa jabatannya terdahulu.

Data dari lembaga kajian Greenomics Indonesia mencatat periode kepemimpinannya pada rentang tahun 2004 hingga 2017 mencapai angka pelepasan hutan tertinggi.

Catatan historis tersebut kembali menjadi bahan perbincangan publik seiring dengan pengangkatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Skala pelepasan hutan yang luas pada era tersebut dipandang sebagai cerminan dari suatu pola kebijakan yang mengedepankan perluasan lahan sebagai strategi utama pembangunan.

Pola pikir tersebut tampak jelas dalam pemaparannya pada suatu sesi wawancara di kanal YouTube milik Denny Sumargo yang diunggah pada tanggal 1 Desember 2025.

Dalam wawancara itu, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa tantangan seperti penyusutan lahan pertanian, pertambahan penduduk, serta tuntutan pangan dan energi nasional hanya dapat diatasi dengan membuka wilayah baru secara terus menerus.

“Sekarang kita lagi mengembangkan juga untuk lahan yang baru. Karena penduduk tambah terus. Kita akan mengasih rakyat kita makan yang bagus. Kita tidak mau impor lagi gula, kita tidak mau impor lagi macam-macam,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia memerlukan tambahan areal untuk budidaya tanaman seperti tebu, kelapa sawit, serta bahan baku bioenergi termasuk etanol dan biopolimer.

“Nah, kalau kita nanam kan masih ada lahan yang dibuka, yang lain ditanam. Ini pilihan, atau kita mau tergantung impor terus saja,” lanjut pernyataannya.

Dalam pandangannya, ketergantungan terhadap barang impor merupakan situasi yang tidak dapat dipertahankan sehingga konversi lahan baru dianggap sebagai suatu keharusan meski mengandung risiko terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pendekatan ini menempatkan target pertumbuhan ekonomi serta peningkatan produksi di atas prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan alam.

Zulkifli Hasan juga menyebutkan wilayah Merauke sebagai salah satu pusat pengembangan pangan dan energi ke depannya.

Rencana itu menggambarkan keyakinannya bahwa pembangunan perlu dipercepat melalui transformasi bentang alam secara besar-besaran, termasuk dengan membuka kawasan yang masih berhutan.

Ia menyadari langkah tersebut dapat menimbulkan kontroversi, namun sikapnya menunjukkan prioritas yang lebih berat pada peningkatan produksi dibandingkan pemeliharaan kelestarian kawasan.

Catatan Greenomics di masa lampau telah menunjukkan bagaimana kebijakan pelepasan hutan skala besar berdampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem, terutama ketika daerah hulu kehilangan tutupan vegetasi yang vital.

Di saat berbagai wilayah di Tanah Air mulai menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar, pola kebijakan semacam ini kembali mendapat sorotan karena berpotensi mengulangi kerusakan ekologis yang telah terjadi sebelumnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga