
Repelita Jakarta - Zulkifli Hasan kembali menjadi fokus perhatian setelah penjelasannya mengenai suatu wawancara lama dengan aktor Hollywood Harrison Ford muncul ke permukaan.
Pembahasan tersebut muncul bersamaan dengan terjadinya bencana alam yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh akhir-akhir ini.
Figur yang akrab disapa Zulhas ini sering dikaitkan dengan tanggung jawab atas banyaknya alih fungsi hutan selama ia memimpin Kementerian Kehutanan pada periode 2009 hingga 2014.
Dalam keterangannya, Zulhas menyatakan bahwa proses wawancara kala itu telah diatur sedemikian rupa sehingga membuat posisinya tidak menguntungkan.
Situasi tersebut terjadi saat isu degradasi hutan, terutama di kawasan Tesso Nilo, sedang menjadi sorotan masyarakat global.
Ia menggambarkan bahwa kunjungan Harrison Ford ke kantornya bukan merupakan pertemuan wawancara konvensional, melainkan bagian dari sebuah produksi film dokumenter.
Kondisi itu membuatnya merasa terjebak dalam sebuah narasi yang tidak seimbang karena pengambilan gambar dipersiapkan secara tertutup oleh kru produksi.
Ia merasa tidak mendapat ruang untuk dialog terbuka sebagaimana yang diharapkannya dalam sebuah diskusi.
“Jadi saya duduk, dia masuk sebagai wawancara. Belakangan saya baru tahu, baru terasa: Oh, ini shooting film. Ini heronya. Ya tentu ada penjahatnya kan. Ya saya penjahatnya,” bebernya dalam kanal YouTube Denny Sumargo.
Zulhas menilai penataan kamera, pengondisian ruangan, hingga suasana yang tidak pasti di sekitarnya mencerminkan ketidakadilan dalam proses tersebut terhadap dirinya sebagai pejabat negara.
Ia menjelaskan bahwa kesadaran tentang format sebenarnya dari pertemuan itu baru muncul ketika acara sedang berlangsung.
Ia memandang bahwa posisi Indonesia saat itu membuat para pejabat cenderung mengikuti skenario yang ditetapkan oleh pihak tamu, apalagi dengan melibatkan figur berkaliber internasional.
Zulhas juga menyoroti konteks politik dalam negeri pada masa itu, termasuk adanya tekanan dari berbagai lembaga pengawasan, yang membuatnya sulit untuk menolak permintaan pertemuan tersebut.
Pengalaman itu dikaitkannya dengan pembentukan persepsi publik yang melihatnya sebagai pihak yang tidak mampu memberikan jawaban memadai terkait isu perambahan dan kerusakan hutan.
Ia menerangkan bahwa konteks politik serta birokrasi Indonesia pasca reformasi sangat berbeda dengan negara-negara maju, sehingga pendekatan penanganan pelanggaran kehutanan tidak dapat disamaratakan.
Namun narasi dalam dokumenter tersebut, menurut pengakuannya, justru menempatkannya sebagai tokoh antagonis yang bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan.
Penuturannya juga mengungkap bahwa insiden tersebut memicu reaksi keras dari pimpinan negara pada masa itu.
Pemerintah menilai proses wawancara serta pengondisian situasi telah membuat Indonesia tampak kurang siaga dalam diplomasi publik.
“Saat itu Pak SBY marah sama Pak Kuntoro itu. "Kenapa kamu kasih begini?" Iya. Marah Pak. Pak Presiden anggap kita ini kecolongan,” terang Zulhas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

